Kemendagri: Badan Legislasi Nasional Dapat Sinkronkan Aturan Pusat dan Daerah

Penulis: Nurjiyanto Pada: Jumat, 18 Jan 2019, 22:08 WIB Politik dan Hukum
Kemendagri: Badan Legislasi Nasional Dapat Sinkronkan Aturan Pusat dan Daerah

MI/Rommy Pujianto

ADANYA wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional dipandang dapat lebih mengintergasikan persepsi peraturan hukum baik Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan aturan diatasnya yakni yang berasal dari Kementerian/Lembaga.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menuturkan saat ini ada sekitar 25% aturan berbentuk Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang masih tumpang tindih dengan aturan diatasnya. Ia menuturkan saat ini jumlah total Perda/Perkada di seluruh Indonesia ada sekitar 30.000.

"Karena fungsi kepala koordinasi hukum semua Kementerian atau Lembaga disatukan di lembaga ini sehingga dalam berkoordinasi dengan daerah yang menyusun Perda cukup Badan ini saja," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (18/1).

Menurutnya, selama ini legislasi ditangani oleh setiap kementerian dan harmonisasinya hanya mengandalkan Ditjen Peraturan perundang-undangan saja. Sehingga legislasi yang dilahirkan cenderung sangat sektoral dan kadang tidak melihat aturan lain.

"Dengan adanya Badan Legislasi Nasional ini, seluruh fungsi perundang-undangan diintegrasikan, maka kontrol sinergitas akan lebih efektif dan tumpang tidih atau friksi substantif dapat lebih dimininalisir," ujarnya.

Dirinya menuturkan pada 2017 lalu, ada sebanyak 3.143 Perda/Perkada yang dihapus melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Gubernur terkait. Namun hal tersebut saat ini tidak dapat dilakukan dikarenakan telah adanya putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 serta Putusan MK no 56//PUU-XIV/2016 yang membatalkan pasal 251 ayat 2, 3, 4, dan 8 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda yang mengatur kewenangan Mendagri dalam menghapus Perda/Perkada. Dampaknya, saat ini proses tersebut harus melalui uji materi di Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu adanya pengaduan.

"Terakhir sebanyak 3.143 perda dan perkada, dan sudah dihapuskan 2017 oleh Mendagri dan Gubernur.

Jumlah total perda/Perkada seluruh Indonesia sekitar 30.000 dan estimasi 25% masih bermasalah (tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan di atasnya). Untuk menghapusnya, tidak mudah seperti dulu dengan Executive Review melalui Mendagri, karena sekarang harus melalui MA (Judicial Review) setelah ada pengaduan," ungkapnya.

Dirinya tidak merinci secara detail aturan-aturan perda/perkada yang masih tumpang tindig tersebut. Namun, dirinya menuturkan secara umum peraturan yang masih tumpang tindih tersebut terkait dengan pengaturan investasi pembangunan dan perijinan dalam berbagai sektor.

"Umumnya peraturan terkait dengan investasi pembangunan dan perijinan dalam berbagai sektor," jelasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More