Membangun Budaya saling Menghargai

Penulis: Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang Pada: Sabtu, 19 Jan 2019, 01:00 WIB Opini
Membangun Budaya saling Menghargai

MI/Tiyok

PERNYATAAN membangun budaya saling menghargai menjadi landasan kerja pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam debat pertama, Kamis (17/1). Debat yang mengusung tema Hukum, HAM, korupsi, dan terorisme itu bermuara pada satu poin utama.

Menurut pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, beragam masalah yang ada di Indonesia hanya dapat diselesaikan jika semua pihak kembali menumbuhkan budaya saling menghargai. Presiden dan wakil presiden berperan sebagai penggerak utama di sana.
Sebelum mengelaborasi isu, kedua pasangan calon telah menggunakan ruang dan waktu memaparkan visi dan misi. Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mengusung visi Indonesia maju. Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berdiri dengan visi Indonesia menang.

Ketika ditanya tentang komitmen penyelesaian masalah terorisme, Ma’ruf Amin lugas menjawab, “Terorisme hanya dapat diselesaikan jika semua pihak menempatkan budaya saling menghargai”.

Dua pendekatan yang akan dilakukan di sana, yakni preventif (pencegahan) dan penindakan. Dua pendekatan itu harus dilandasi dengan pemahaman bahwa teroris merupakan manusia hidup seperti kita yang lain.

Karena itu, teroris ialah manusia. Karena manusia, pendekatan humanis kemanusiaan perlu diambil sebagai jalan utama.

Pendekatan humanis tentu tidak lantas dibaca sebagai pembiaran bibit-bibit radikalisme dan terorisme. Pendekatan humanis yang dimaksud Ma’ruf Amin ialah mencari akar dan sebab keterlibatan mereka dalam aksi terorisme, untuk kemudian dicari jalan keluar yang bersifat humanis menurut akar soalnya.

Membangun budaya saling menghargai memang tidak hanya berfokus pada masalah terorisme. Masalah lain, menurut pasangan ini, harus berlandaskan budaya dalam kerangka penyelesaiannya.

Penyelesaian masalah korupsi, tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan. Pendekatan hukum dan politik harus pula dibarengi pendekatan budaya. Arahnya jelas.
Menjelaskan ke elite kekuasaan bahwa korupsi merupakan perilaku yang tidak saja salah, tetapi juga sangat tidak menghargai sesama. Disebut demikian, perilaku korupsi diarahkan untuk tujuan diri dan kelompok. Sesama yang lain akhirnya hanya menjadi korban dari perilaku korup.

Masalah penegakan hukum dan HAM juga sama. Yang harus dilakukan ialah menempatkan manusia pelanggar hukum sebagai manusia. Itu berarti, sistem hukum diarahkan untuk menempatkan hukum dan pelanggar hukum sebagai entitas yang harus dihargai pula.

Dalam kerangka itu, yang mesti dilakukan ialah konsistensi pelaksanaan aturan di lapangan. Di sisi lain, karena yang melanggar hukum ialah manusia, pendekatan humanis dengan melacak akar terjadinya pelanggaran urgen dilakukan. Ma’ruf Amin tidak menuduh siapa-siapa di sana. Yang ingin disampaikan, lagi-lagi, soal degradasi nilai budaya secara masif yang terjadi di masyarakat.

Dalam kerangka penegakan HAM, pasangan ini terang mengatakan bahwa konsistensi hukum harus bisa dibedakan dengan penegakan HAM. Pendekatan humanis telah menjadi landasan utama penegakan HAM di negara mana pun. Yang terjadi di Indonesia, persoalan HAM tidak hanya berkaitan dengan HAM itu sendiri, tetapi juga berhubungan dengan tumpang-tindih aturan hukum dan pelaksaan penegakan HAM di sisi yang lain. Maka dari itu, sinkronisasi aturan menjadi langkah strategis yang mesti dilakukan pasangan Jokowi-Amin.


Energi optimisme

Yang pasti, pernyataan menyejukkan dari pasangan Jokowi-Amin khas memberikan energi optimisme kepada generasi Indonesia. Narasi optimisme harus terus dibangun di tengah banyaknya pernyataan bernada pesimistis yang keluar dari mulut elite politik selama ini.
Ketegasan untuk bertindak karena tidak memiliki beban masa lalu, sebagaimana disampaikan calon presiden Joko Widodo dalam debat, hemat saya harus dibaca sebagai kekuatan optimistis yang harus terus dibangun. Dengan demikian, ketegasan tidak bisa hanya ditunjukkan dengan suara keras. Ketegasan diwujudkan dalam praktik bernegara.

Fakta menunjukkan, berbagai kritik yang keluar dari mulut para elite dalam beberapa waktu terakhir, cenderung melawan kekuatan besar optimisme bangsa. Menurut pasangan ini, tanpa adanya optimisme yang berasal dari dalam diri, visi besar pembangunan Indonesia sulit terwujud. Semangat tersebut tentu didasarkan pada budaya saling menghargai yang nyaris luntur di Republik ini.

Hasil penelitian Elroy Dimson, Paul Marsh, dan Mike Staunton (2002) menunjukkan bahwa setiap orang yang berani mengambil risiko apa pun di tengah arus perubahan akan menjadi kelompok pemenang dalam perubahan itu. Dalam Triumph Of the Optimists, Elroy Dimson, Paul Marsh, dan Mike Staunton menyebut keberanian mengambil risiko sebagai syarat mutlak tumbuhnya optimisme.

Dalam perkembangan lain, Goldsmith (2008) mengatakan bahwa generasi optimistis yang muncul dalam sebuah bangsa harus disertai tanggung jawab negara terutama untuk urusan jaminan sosial, ketersediaan lapangan pekerjaan, sistem jaminan kesehatan, beragam pekerjaan alternatif, dan reformasi sistem keamanan sosial.

Dua pendapat di atas kiranya bisa menjelaskan mengapa pernyataan yang bersifat pesimistis laik dibunuh dan harus dibuang. Disadari pula bahwa perkembangan dunia memang menuntut adanya sistem kebangsaan dan ketatanegaraan yang menjamin setiap warga negara mengambil risiko dalam kondisi apa pun.


Indonesia ke depan

Budaya saling menghargai harus dibangun dalam kerangka pembangunan Indonesia. Budaya saling menghargai selama ini hilang. Kehilangan budaya itu berdampak pada munculnya banyak masalah di masyarakat.

Politik kebohongan, suara-suara yang kental bermuatan janji, hoaks, saling tuduh, saling serang, dan caci maki jelas menunjukkan bahwa kita kehilangan budaya saling menghargai.

Dalam ruang itu, politik akhirnya hanya berisi sederetan janji dan sumpah elite kekuasaan kepada masyarakat. Politik akhirnya tidak berhubungan dengan praktik membumikan janji dan sumpah itu di lapangan.

Ketidakjujuran menjadi ciri utama di sana. Kerena tidak jujur, politikus dalam batas tertentu memproduksi beragam hipokriditas. Itulah alasan mengapa Dhakidae (2003) menyebut bahwa suara, janji, dan sumpah politikus bermakna jauh lebih buruk dari kicauan burung di hutan.

Sampai di sini, mudah dipahami mengapa masyarakat awam menyebut politik sebagai ruang untuk menipu dalam medan pertarungan janji. Sebagai mesin produksi hipokriditas, politik dan politikus memproduksi beragam ketidakjujuran di dalamnya. Produksi dan reproduksi ketidakjujuran dilakukan secara siklis dan terus-menerus.

Debat pertama capres kali ini harus menjadi ruang menumbuhkan optimisme; menebar janji dan cara menepati janji itu. Debat capres sejatinya menjadi tonggak menyebarkan narasi positif untuk pembangunan dan eksistensi bangsa dan negara ke depan. Yang mesti dilakukan pertama ialah menumbuhkan kembali budaya saling menghargai di antara sesama anak bangsa.

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More