Pemerintah Mesti Manfaatkan Peluang Ekonomi Inovasi Digital

Penulis: (E-2) Pada: Jumat, 18 Jan 2019, 02:00 WIB Ekonomi
Pemerintah Mesti Manfaatkan Peluang Ekonomi Inovasi Digital

ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari inovasi digital yang terus berkembang.  

“Inovasi digital akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan membuka kesempatan baru. Jadi kita harus mengambil peluang dari inovasi digital ini. Tapi memang ada beberapa tantangan,” ujar Bambang di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (18/1).

Bambang menuturkan, salah satu tantangan untuk dapat mengoptimalkan inovasi digital bagi ekonomi domestik saat ini ialah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, terutama di bidang teknologi komunikasi.

“Empat unicorns di Indonesia saat ini saja masih menggunakan pakar IT asing agar tetap bisa kompetitif. Kita memang masih kekurangan sumber daya manusia di bidang ini,” ujar Bambang.

Unicorn ialah sebutan bagi perusahaan rintisan (startup) yang bernilai di atas US$1 miliar. Empat unicorn di Indonesia antara lain Go-Jek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.

Tantangan lainnya, lanjut Bambang, ialah pengembangan pasar finansial terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan.

Menurut Bambang, perusahaan rintisan saat ini masih relatif sulit mendapatkan pembiayaan dari bank.

“Perusahaan startup mereka tidak punya kolateral, tidak punya prospek, sehingga bank tidak bisa menilai risiko sehingga tidak mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dicari suatu model pinjaman yang tepat bagi mereka,” kata Bambang.

Ia menambahkan tantangan berikutnya ialah infrastruktur digital yang berkualitas dan iklim bisnis serta regulasi yang mendukung pengembangan inovasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak akan membebani pelaku usaha kecil yang menjalankan bisnis digital melalui wadah elektronik yang disediakan oleh penyedia wadah pasar elektronik atau penyedia platform marketplace.

Penegasan itu dia sampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce bukan untuk memungut pajak, melainkan tata cara perlakuan perpajakannya. (E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More