Jepang Beri Bantuan Pemprov DKI Atasi Penurunan Permukaan Tanah

Penulis: Selamat Saragih Pada: Kamis, 17 Jan 2019, 18:07 WIB Megapolitan
Jepang Beri Bantuan Pemprov DKI Atasi Penurunan Permukaan Tanah

ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperoleh bantuan dari Pemerintahan Jepang untuk mencegah penurunan muka air tanah. Pemprov DKI Jakarta memiliki teknologi baru untuk mengukur penggunaan air tanah di gedung-gedung pada tahun 2019 ini.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang menghadapi ancaman serius terkait penurunan permukaan tanah.

Untuk itu, katanya, DKI Jakarta menyambut baik pelaksanaan pertemuan rapat kedua Joint Coordinating Committee (JCC) proyek untuk mempromosikan penanggulangan penurunan tanah di Jakarta.

Anies berharap hasil rapat kedua ini mampu mempercepat proyek promosi penanggulangan penurunan tanah di Ibu Kota. Rapat yang berlangsung selama tiga tahun sampai dengan Januari 2021. Diharapkan proyek ini berjalan dengan baik.

Sebab, kata dia, penurunan permukaan tanah di Jakarta merupakan salah satu masalah lintas generasi yang harus ditangani secara serius dan jangka panjang.

"Penanganan ini harus belajar dari beberapa kota-kota lain di dunia yang pernah mengalami penurunan permukaan tanah. Sama pengalaman Jakarta dengan Jepang mengalami penurunan permukaan tanah yang luar biasa, khususnya di Tokyo," kata Anies, di Jakarta, Kamis (17/1).

Dia menambahkan, Tokyo mengalami penurunan permukaan air tanah sejak awal Abad 20 dan permasalahannya selesai sejak awal 1970-an.

Anies berharap bantuan dari Pemerintah Jepang yang difasilitasi Japan International Cooperation Agency (JICA) bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam jangka panjang.

Sementara itu, ?proyek promosi penanggulangan penurunan tanah itu dikerjakan bersama Pemprov DKI Jakarta,  Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM dengan Pemerintah Jepang .

Pada 27 Juli 2017, pihak-pihak yang dilibatkan dalam proyek ini telah menandatangani Record of Discussions (RoD) on the Project for Promoting Countermeasures against Land Subsidence in Jakarta, antara JICA, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Bappenas, dan Pemprov DKI Jakarta. Dokumen RoD dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah Jepang untuk sharing pengalaman dan rencana aksi kota Tokyo dalam mengatasi masalah penurunan tanah.

Anies turut mengapresiasi Tim Proyek JICA dan kelompok kerja yang dibentuk untuk berbagai aktivitas dalam melaksanakan proyek tersebut.

"Ini adalah pekerjaan lintas badan dan kehadiran JICA yang terlibat langsung dalam proyek ini bukan saja datang dengan bantuan teknologi dan sumber daya, tapi juga memiliki pengalaman praktis di dalam menyelesaikan masalah penurunan permukaan tanah di Tokyo," ungkap Anies.

Selain itu, katanya, pihaknya juga akan memperbaiki cara mengawasi penggunaan air tanah. Sebab, salah satu penyebab penurunan muka air tanah adalah akibat penggunaan air tanah secara berlebihan.

Menurut dia, hampir semua permukiman, gedung perkantoran hingga kawasan industri menggunakan air tanah.

Padahal permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan sekitar 7,5 cm. Bahkan beberapa titik di wilayah itu turun sampai 17 cm per tahun. Secara keseluruhan wilayah, hampir 40 persen di area Jakarta ini di bawah permukaan air laut. Untuk itu, pada 2019 ini, Anies akan menerapkan tekhnologi baru untuk mengukur penggunaan air tanah di gedung-gedung.

"Selama ini dilakukan secara manual, penggunaan air tanah sedikit, menurut catatan meter penggunaan air PAM-nya sedikit, tapi jumlah penghuni dan kegiatannya banyak.

Karena itu, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta nantinya akan memakai pengukuran digital. Hal itu penting sekali karena dengan pengukuran yang tepat dan lokasi yang akurat, kita bisa menemukan penyebabnya untuk kita cari solusinya.

?Dalam pelaksanaan tugas, Anies memaparkan kelompok kerja yang dibentuk dengan aktivitas sebagai berikut; pertama, kelompok kerja tentang data informasi, di sini kelompok tersebut tugasnya melakukan pengumpulan data, analisis data, serta sistem pengendalian. Kemudian yang kedua, soal mitigasi. Ini tugasnya adalah menyusun tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan untuk pembatasan pengambilan air tanah, dan alternatif penyediaan sumber air bersih.

"Ketiga adalah soal adaptasi. Bagaimana investigasi kerusakan akibat penurunan muka air tanah. Lalu ada bagian peningkatan kesadaran, juga untuk organisasi pengelolaan antarlembaganya," ungkap Anies.

Anies menambahkan, pihaknya dalam kasus penurunan permukaan tanah ini perlu tegas terkait penggunaan air tanah.

Karena itulah, lanjutnya, Pemprov DKI tidak ragu bertindak. Kalau perlu pelakunya dibawa ke meja hijau untuk memberikan efek jera jika memang regulasi dan aturan penggunaan air tanah ditabrak dan tidak dipatuhi.

"Regulasi itu kan berguna untuk mengevaluasi jalannya di lapangan. Ketika implementasinya tidak sesuai dengan regulasi atau melanggar semestinya dihukum. Inspeksi itu tidak percuma, tapi jadi percuma kalau regulasinya tidak ditegakkan ke jalur hukum," ungkapnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More