Reformasi Agraria Utamakan Kesejahteraan Pemilik Sertifikat

Penulis: (E-3) Pada: Kamis, 17 Jan 2019, 03:15 WIB Ekonomi
 Reformasi Agraria Utamakan Kesejahteraan Pemilik Sertifikat

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan konsep reformasi agraria seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria lebih mengutama­kan ke­sejahteraan rakyat.

Menurut Staf Ahli ­Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakat­an Bahrunsyah, konsep refor­masi agraria dimaksud mengatur bagaimana menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan perundang-undangan per­tanahan.

Selain itu, menye­diakan kelembagaan dan ­manajemen yang baik agar penerima sertifikat tanah dapat mengembangkan tanah sebagai sumber kehidupan yang  memakmurkan.

“Jadi, kita tidak hanya be­ri­kan sertifikat, tapi juga pendampingan bagi masyarakat agar memanfaatkan sertifikat untuk memperoleh modal dan menciptakan nilai tambah sehingga bisa meningkatkan ke­se­jahteraan keluarga mereka,” ujarnya dalam sosialisasi Perpres No 86/2018 di Bandar Lam­pung, Senin (14/1).

Hadir pula Kabiro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN Aslan Noor, Direktur Pemberdayaan Hak atas Tanah Ma­syarakat Ratmono, Direktur Landreform Arif Pasha, dan akademisi hukum agraria Unila FX Sumarja.

Lebih lanjut, Bahrunsyah me­ngatakan dalam perpres disebutkan penyelenggaraan reforma agraria tak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. “Melalui sosialisasi ini, kami harap pemda segera membentuk gugus tugas re­for­­ma agraria (GTRA),” kata Bahrunsyah melalui keterang­an resminya, Rabu (16/1).

Aslan Noor mengingatkan reforma agraria harus dilakukan hati-hati agar sertifikat tanah hasil reforma agraria be­nar-benar memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat.

Kementerian ATR/BPN juga hanya berkewajiban menyertifikatkan tanah masyarakat dengan kaidah pendaftaran tanah yang baik. “Yang berkewajiban menjaga dan memanfaatkan tanah ialah para pemilik tanah,” pungkasnya. (E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More