Pemerintah Matangkan Skema KUR Perikanan dan Petani Garam

Penulis: Nur Aivanni Pada: Senin, 14 Jan 2019, 21:38 WIB Ekonomi
Pemerintah Matangkan Skema KUR Perikanan dan Petani Garam

ANTARA FOTO/Saiful

DALAM rangka optimalisasi sektor perikanan nasional, pemerintah mendorong skema pembiayaan bersuku bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan.

Karena itu, pemerintah pun mematangkan skema tentang KUR perikanan.

"Salah satu kebutuhan dasar nelayan untuk mendukung hasil tangkapan adalah dengan pengadaan kapal nelayan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh nelayan. Untuk itu, perlu didorong penyaluran KUR Khusus perikanan rakyat dalam rangka pengadaan kapal nelayan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di kantornya, Jakarta, Senin (14/1).

Adapun skema KUR khusus perikanan rakyat memiliki jumlah plafon di atas Rp 25 juta dan paling banyak sebesar Rp 500 juta setiap individu anggota kelompok.

Sementara, suku bunga KUR khusus 7% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Untuk jangka waktu KUR khusus ditetapkan paling lama 4 tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja atau paling lama lima tahun untuk kredit/pembiayaan investasi dengan grace period sesuai dengan penilaian penyalur KUR.

Untuk diketahui, pemerintah mengatur tentang KUR Khusus dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017.

KUR Khusus tersebut diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Selain membahas mengenai KUR perikanan, rapat juga membahas terkait penyaluran KUR untuk petani garam rakyat.

"Untuk (KUR) garam, ya untuk mengembangkan teknik yang lebih baik sehingga mereka bisa menghasilkan lebih bagus garamnya, pelan-pelan mereka bisa masuk ke garam industri," tandas Darmin. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

POLISI tidak langsung menangkap creator dan buzzer berita bohong atau hoaks mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alasannya, aparat masih melakukan pendalaman dari sisi aspek alat bukti untuk penyelidikan kasus tersebut dan masih menunggu hasil laboratorium forensik terkait identifikasi suara. Setujukah Anda dengan sikap Polri tersebut?





Berita Populer

Read More