Ganti Format Pelaporan Digital, Tingkat Pelaporan LHKPN Justru Menurun

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Senin, 14 Jan 2019, 20:00 WIB Politik dan Hukum
Ganti Format Pelaporan Digital, Tingkat Pelaporan LHKPN Justru Menurun

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

SEJAK 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perubahan format pengisian dari Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertulis menjadi LHKPN format digital dan dapat diisi langung di situs KPK.

Namun, perubahan format itu tidak serta-merta menaikkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN. Data KPK justru menunjukkan adanya penurunan kepatuihan pelaporan LHKPN.

"Dulu waktu jaman kertas secara nasional pelaporannya sudah 78%. tetapi begitu elektronik menjadi 64,05%. Itupun dengan 46.734 atau 24,08% nya terlambat atau melapor diatas 31 Maret 2018. Dulu komplainnya susah, begitu dimudahkan malah kepatuhannya rendah," kata Pahala.Nainggolan, Direktur Pencegahan KPK di Jakarta, Senin (14/1).

Perubahan format pelaporan itu tercantum dalam perubahan dari Keputusan KPK No.7 Tahun 2005 menjadi Peraturan KPK No.7 Tahun 2016.

Pahala mengatakan dengan perubahan ke format elektronik tersebut kini lampiran harta LHKPN dapat digunakan untuk lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak pribadi sehingga tidak terkesan mengisi dua kali.

"Dulu keluhannya karena ribet ngisi format dan ada lampiran dan harus lengkap berbagai macam, karena itu dibuat elektronik. Namun pada saat yang sama kita ubah waktunya dari 2 tahunan sekarang tahunan," ujar Pahala.

Baca juga : LKHPN Rendah Tanda Komitmen Bebas Korupsi Masih Rendah

Berdasarkan ketentuan, jumlah wajib LHKPN 2018 sebanyak 303.032 yang terdiri dari Legislatif 483 instansi dan Eksekutif 642 instansi, Yudikatif 2 instansi, serta BUMN dan BUMD 175 instansi.

Dari tingkat kepatuhan Legislatif kembali menempati posisi sebagai lembaga yang paling tidak patuh terhadap LHKPN dengan hanya 39,42% dari 15.847 wajib LHKPN, khususnya dari DPRD.

Sedangkan untuk eksekutif secara umum kepatuhannya cukup baik dengan 66,31% dari 237.082 wajib lapor.

Sedangkan untuk Yudikatif kepatuhannya sebesar 48,05% dari 22.518 wajib lapor terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Untuk BUMN dan BUMD mencapai 85,01% dari 25.213 wajib lapor yang terdiri dari direksi dan komisaris.

Lebih lanjut Pahala menerangkan dengan format yang sudah berubah ke elektronik kini lebih memudahkan KPK, baik itu dari proses pendaftaran maupun pelaporannya.

Settiap tahun menurut Pahala, pihaknya memeiriksa sekitar 450 laporan. Kedepannya akan ditingkatkankarena kini dengan format digital pemeriksaannya akan jauh lebih mudah.

Namun saat ini KPK mengakui masih adanya kendala terkait bank statment yang masih manual baik itu persuratan maupun output data yang diberikan ke KPK.

Baca juga : KPK: Ketua MPR Belum Lapor LHKPN Tahun 2018

"Prosesnya praktis paling cepat itu bisa 7 bulan bolak balik.  Ini yang membuat pemeriksaan kita kecil, akhirnya kita hanya selektif untuk yang beresiko tinggi. Belakangan kita bicara dengan Himbara dan Perbanas dan asosiasi asuransi untuk membuatkan platform tertutup dengan seluruh data LHKPN dan pihak perbankan menyiapkan semua data rekeningnya dalam bentuk elektronik sehingga lebih cepat," tutur Pahala.

Pahala menargetkan untuk pemeriksaan LHKPN tahun 2019 ini akan mencapai 1.000 wajib lapor diperiksa laporannya. Sebab kepatuhan tanpa kebenaran laporan hanya terkensan basa basi sehingga KPK akan mengejar akurasi laporannya. Misalnya soal jumlah kekayaan dan dari mana asalnya, wajar atau tidak dan indikator lainnya, khususnya pejabat beresiko tinggi.

Dalam kesempatan yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur LHKPN KPK, Kunto Ariawan menjelaskan penurunan laporan LHKPN ini diduga karena memang adanya perubahan waktu pelaporan dari 2 tahunan menjadi laporan tahunan.

Selain itu juga diduga karena saat ini sedang tahun politik sehingga fokus dari legislatif tidak melaporkan LHKPN nya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More