Presiden Instruksikan Penguatan Mitigasi Bencana Dilakukan Bulan Ini

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Senin, 14 Jan 2019, 19:39 WIB Humaniora
Presiden Instruksikan Penguatan Mitigasi Bencana Dilakukan Bulan Ini

kantor staf presiden

PEMERINTAH mulai membenahi manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia secara komprehensif.

Saat memimpin rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta semua instansi penanganan kebencanaan mesti bersinergi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memanfaatkan sarana dan prasarana.

"Betul-betul koordinasi, bersinergi antarlembaga terkait kebencanaa. Agar betul-betul merespon secara cepat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, PMI, ormas, relawan serta melakukan simulasi latihan penanganan  bencana secara berkala dan berkesinambungan dan rutin," tandanya.

Ia juga memerintahkan jajarannya segera melakukan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Kepala Negara menargetkan edukasi kebencanaan bisa dimulai bulan ini. Jika hal itu dilakukan, Jokowi berharap masyarakat bisa lebih cepat mengantisipasi bencana yang terjadi.

"Baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga di masyarakat, dan saya ingin ini terus digerakan di semua daerah terutama di daerah-daerah rawan bencana," tandasnya

Selain itu, Jokowi meminta agar sistem peringatan dini terhadap bencana dievalusi. "Dicek di lapangan dan diuji, dan pengorganisasian sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik," ujarnya.

Pemerintah baru saja merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebagaimana dikonfirmasi Presiden, revisi atas payung hukum tersebut substansinya adalah penguatan manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana.

Salah satunya adalah tentang penguatan konsolidasi dan koordinasi di antara seluruh pemangku kepentingan terkait seperti kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan polisi.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengakui banyak alat pendeteksi dini tsunami yang hilang dan rusak.

Kepada Presiden, Doni mengusulkan agar alat-alat vital seperti pendeteksi tsunami bisa dijaga oleh TNI.

"Kalau boleh alat-alat deteksi ini dianggap sebagai objek vital nasional dan harus diamankan oleh unsur TNI. Karena kalau alat ini tidak berfungsi, mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai itu tidak mendapatkan informasi," ujar Doni.

Ia menambahkan, Presiden juga memintanya untuk segera memasang alat sistem pencegahan dini di seluruh kawasan rawan bencana.

"Sesuai dengan pendapat para pakar mulai dari selat Sunda, kawasan timur hingga selatan Pulau Jawa dan kawasan barat Sumatera," ujarnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

POLISI tidak langsung menangkap creator dan buzzer berita bohong atau hoaks mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alasannya, aparat masih melakukan pendalaman dari sisi aspek alat bukti untuk penyelidikan kasus tersebut dan masih menunggu hasil laboratorium forensik terkait identifikasi suara. Setujukah Anda dengan sikap Polri tersebut?





Berita Populer

Read More