Daerah Diminta Tidak Lagi Gunakan Pembuangan Sampah Terbuka

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Senin, 14 Jan 2019, 18:54 WIB Humaniora
Daerah Diminta Tidak Lagi Gunakan Pembuangan Sampah Terbuka

MI/ROMMY PUJIANTO

PEMERINTAH melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan anugerah Adipura 2018 kepada 135 daerah. Para penerima ialah kabupaten/kota yang berhasil melakukan pengelolaan sampah. Penghargaan diberikan Wapres Jusuf Kalla di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (14/1).

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan melalui program Adipura diharapkan agar seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat mencapai tiga hal. Pertama, pemda sudah harus melaksanakan kewajiban melakukan penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Ke depan diharapkan tidak ada lagi daerah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Hal itu sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

"TPA open dumping harus diganti dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) atau sekurang-kurangnya sistem lahan urug terkendali (controlled landfill)," kata Siti.

Kedua, imbuhnya, Adipura dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan target nasional pengelolaan sampah sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Dalam perpres, diatur target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.

"Sehingga pada 2025 seluruh sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dikelola 100%. Artinya tidak ada lagi sampah yang dibiarkan begitu saja. Ketiga, kami mendorong daerah untuk penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota," jelas Menteri Siti.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan dalam Adipura kali ini dilakukan penilaian terhadap 369 kabupaten/kota se-Indonesia. Penilaian dilakukan Dewan Pertimbangan Adipura. Pemerintah mengembangkan kriteria penilaian baru terkait dengan TPA open dumping.

Seluruh daerah yang menerima penghargaan dipastikan tidak lagi menggunakan TPA open dumping karena dimandatkan dalam UU 18 Tahun 2008. Selain itu, kriteria penilaian penting lainnya ialah kewajiban menyusun dokumen kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah (Jakstrada) sebagaimana dimandatkan dalam Perpres 97 Tahun 2017.

"Untuk Jakstrada belum kita nilai implementasinya. Yang terpenting pemda sudah menyusun dan mengesahkannya," kata Rosa Vivien.

Selain penghargaan Adipura, KLHK juga memberikan penghargaan Green Leadership bertajuk Anugerah Nirwasita Tantra. Penghargaan diberikan kepada tiga Gubernur, enam Wali Kota, dan 6 enam Bupati. Anugerah Nirwasita diberikan kepada keoala daerah yang dinilai berhasil menunjukan kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan serta program kerja sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan Green Leadership juga diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu kepada tiga)DPRD Provinsi, dan 10 sepuluh DPRD kabupaten/kota yang dinilai memiliki komitmen pada aspek-aspek kunci lingkungan hidup di daerah, antara lain penyusunan peraturan daerah masyarakat adat, pengelolaan sampah, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), respons DPRD terkait tugas pengawasan anggaran dan dukungan politik, dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi politik DPRD sesuai kewenangannya dalam bidang lingkungan hidup. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More