Makna Strategis Debat Capres

Penulis: Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Instutute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, Anggota Dewan Pakar ISKI Pada: Senin, 14 Jan 2019, 10:51 WIB Kolom Pakar
Makna Strategis Debat Capres

Tiyok

DUA pasangan calon, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, segera diuji visi, misi, dan program mereka dalam debat perdana yang diselenggarakan KPU pada Kamis (17/1). KPU akan menggelar lima kali debat di penghujung masa kampanye. Alokasinya, dua kali debat menghadirkan pasangan capres-cawapres, dua kali untuk capres, dan satu kali cawapres.

Tentu saja, debat perdana akan menyedot perhatian khalayak karena kampanye yang sudah berlangsung sejak 23 September 2018 hingga saat ini masih sangat minim membicarakan soal program.

Kanal-kanal komunikasi warga mulai aplikasi perbincangan seperti Whatsapp, ragam media sosial, hingga media massa akan ramai mengulas debat perdana yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat perdana yang berlangsung kurang lebih 90 menit secara teknis akan dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi dan misi pasangan capres. Kemudian segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan yang telah dibuat para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat. Setiap paslon saling melontarkan pertanyaan dan jawaban. Terakhir, di segmen keenam akan ada closing statement dari setiap paslon.

Pengaruh debat

Debat memiliki efek langsung dan lanjutan. Efek langsungnya ialah publik menjadi tahu visi, misi, dan program para kandidat meskipun bisa jadi tidak terlalu mendalam. Efek lanjutannya ialah membangun persepsi positif atau negatif tentang paslon.

Selama debat, publik akan melihat cara setiap paslon menyampaikan pesan (content of message) dan membangun kesan (impression management). Pesan hubungannya dengan visi, misi, dan program yang harus dikemas melalui bahasa yang tepat, artikulatif, efektif, dan memiliki benang merah.

Semantara itu, kesan dibangun untuk menunjukkan kredibilitas, komitmen, dan kepedulian paslon dalam membawa perubahan Indonesia di masa mendatang. Selain persepsi, efek lanjutan lainnya yang akan muncul dari debat ialah tindakan atau perilaku memilih.

Saat ini pemilih memang terpola menjadi tiga, yakni pendukung (strong voters) Jokowi-Ma'ruf Amin, pendukung Prabowo-Sandiaga Uno, dan kelompok yang belum berkomitmen, yang terdiri dari mereka yang belum menentukan pilihan (undecided voters), dan pemilih yang mengambang atau masih bimbang (swing voters).

Debat sulit memengaruhi kelompok yang sudah ajek memutuskan pilihan pada salah satu paslon, tetapi masih sangat mungkin memengaruhi kelompok yang belum berkomitmen memilih salah satu dari dua paslon yang bertarung.

Strategi komunikasi di panggung debat, termasuk wawasan para capres, akan dilihat dan didengar khalayak sehingga sangat mungkin bisa menaikkan atau menurunkan tingkat elektabilitas capres/cawapres. Indikator debat yang akan diperhatikan publik ialah retorika para capres. Retorika sebagai seni berbicara akan memberi kesan kemampuan kandidat dalam menangani persoalan substantif yang mereka janjikan.

Para kandidat memiliki empat pilihan tipologi retorika saat berdebat. Pertama, tipe impromptu yang mengungkapkan gagasan secara spontan, fleksibel, dan berorientasi pada orisinalitas forum. Untuk tipe ini, kekurangannya pada susunan kalimat dan logika berpikir yang kurang sistematis.

Kedua, tipe manuskrip atau paparan yang berorientasi pada naskah yang telah dipersiapkan. Jika ini dilakukan capres dalam debat, pasti sangat menjemukan.

Ketiga, tipe memoriter, yakni capres memilih untuk berdebat dengan mengandalkan hafalan-hafalan, bukan pada penguasaan yang mendalam. Hal ini tentu akan merugikan kandidat, terlebih jika apa yang dihafalkan lupa, atau tidak memahami konteks persoalan sesungguhnya.

Keempat, tipe ekstemporer, yakni paslon telah mempersiapkan outline dan pokok-pokok penunjang pembahasan. Dengan outline itulah capres mengelaborasi berbagai dinamisasi diskusi sehingga mampu meyakinkan pihak lain bahwa dirinya mampu menjelaskan dengan baik. Dari keempat tipologi itu, tentu saja tipe ekstemporer yang paling ideal memengaruhi khalayak meskipun panggung debat kerap kali menuntut tipe impromptu juga terutama di segmen keempat dan kelima.

Membangun rasionalitas

Selain retorika, indikator lain yang akan dinilai khalayak tentu saja ialah rasionalitas. Dalam konteks ini, diperlukan skema berpikir yang logis, proporsional, analitis, dan berbasis data. Debat harus berorientasi pada penyelesaian masalah. Hal pertama yang harus dibangun ialah meyakinkan publik mengenai basis orientasi rasionalitas dari para capres dalam berpolitik.

Merujuk pada tradisi neo-Weberian, rasionalitas terbagi ke dalam rasionalitas substantif dan rasionalitas instrumental. Rasionalitas substantif menghayati keterlibatan politik sebagai bagian pelaksanaan prinsip, keyakinan, atau idealisme tertentu. Berpolitik menjadi bagian integral identitas luhur dirinya yang tak bisa begitu saja dikorbankan menjadi sekadar instrumen reproduksi.

Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi berwujud sebagai cara (means) sekaligus tujuan (ends). Di lain pihak, terdapat rasionalitas instrumental yang memahami aktivitas berpolitik lebih sebagai pragmatisme memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.

Karena itu, bangunan rasionalitas ini lebih mendasarkan diri pada kalkulasi, taktik, strategi, kontrol, dan dominasi untuk menghasilkan pengaruh yang efektif. Prioritasnya hasil maksimal ialah kemenangan kontestasi meski harus mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan menjatuhkan pihak lain.

Kedua rasionalitas tersebut tidaklah dikotomis (dualism), tetapi berada dalam suatu kontinum. Masing-masing ada secara bersama. Namun, kadar pengaruhnya berbeda-beda, bergantung pada pilihan para capres yang bertarung. Tentu saja, dalam debat tersebut, para capres harus mampu menunjukkan kepada khalayak bahwa kadar rasionalitas substantifnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasionalitas instrumental yang ada pada dia.

Potensi emansipatoris dari rasionalitas itu, oleh Jurgen Habermas, disebut sebagai rasionalitas komunikatif. Dalam debat, seluruh jargon besar sloganistis yang elitis seperti selama ini banyak dikemukakan mereka sudah harus beralih menjadi indikator-indikator nyata yang bisa diraba. Debat harus mampu menghadirkan apa dan bagaimana program tiap capres dalam mengurai benang kusut pengelolaan negeri ini lima tahun ke depan.

Indikator lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan para capres yang akan berdebat ialah sensitivitas retoris. Sebagai konsekuensi dari terlibatnya capres dalam perdebatan, harus ada kesiapan mental untuk dikritik capres lain.

Dalam debat, para capres harus mengesankan diri sebagai tipe komunikator yang memiliki sensitivitas retoris. Menurut Darnell dan Wayne Brockriede yang merujuk pada pendapat Roderick P Hart (1972), ada tiga tipe umum komunikator. Pertama, tipe noble selves. Tipe yang kerap menganggap dirinya superior sehingga sulit menerima kritik.

Kedua, tipe rhetorically reflector, yakni individu-individu yang membentuk dirinya pada keinginan orang lain tanpa keberatan-keberatan personal. Inilah tipe capres yang mudah ditumpangi pihak-pihak lain.

Sementara itu, tipe rhetorically sensitive merupakan tipe yang mau mendengar dan menerima masukan. Berupaya mewujudkan kepentingan sendiri, orang lain, dan sikap situasional sehingga mampu menciptakan kesepahaman. Tipe ideal dalam berdebat tentu saja yang ketiga karena akan mudah beradaptasi dengan suasana debat yang berlangsung.

Orientasi dan koorientasi

Dalam perspektif opini publik, debat pertama lebih banyak menyasar orientasi atau pengenalan pemilih terhadap pasangan. Debat kedua hingga kelima menguatkan koorientasi.

Ada tiga indikator dalam orientasi. Pertama, kemenonjolan (salience), yakni perasaan tentang paslon yang berasal dari pengalaman pemilih di situasi sebelumnya. Tentu, dalam hal ini kedua paslon sudah menyapa warga melalui beragam cara.

Sebagian besar narasi kampanye sudah tersebar melalui kanal-kanal komunikasi dan memapar banyak orang. Tetapi debat perdana 17 Januari akan menjadi panggung para kandidat untuk menonjolkannya lagi dalam persepsi publik di tengah perhatian luar biasa media massa dan media sosial.

Kedua, aspek relevansi (pertinence) merupakan nilai relatif dari pasangan berdasarkan perbandingan posisi (penantang dan petahana), dan juga perbedaan gaya serta cara mereka yang terbangun sejak lama. Misalnya saja, pasangan Prabowo-Sandi berkali-kali di ragam kesempatan menyodorkan nilai relatif pembeda dari petahana baik dalam program maupun gaya dan cara.

Akankah pidato-pidato Prabowo yang agitatif, kerap menyerang, dan demonstratif itu menarik di panggung debat? Atau sebaliknya, Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai petahana dengan paparan capaian yang sudah dilakukan yang justru dianggap lebih relevan dengan khalayak pemilih.

Ketiga, predisposisi atau preferensi. Hal ini, menyangkut kerangka referensi evaluatif (kepentingan dan nilai), kognisi pemilih, afeksi dan niat perilaku. Dalam hal predisposisi ini, sepertinya pemilih masih terpolarisasi.

Setiap pemilih sudah terpola di kedua pasangan dengan nilai-nilai subjektif tertentu terlebih Jokowi dan Prabowo sudah bertarung sejak 2014. Ceruk potensial yang masih bisa berubah tentu saja pemilih yang belum menentukan pilihan atau pemilih yang masih bimbang tadi.

Debat kedua hingga kelima akan menjadi panggung konsolidasi opini. Tiga indikator yang biasanya dibaca dalam koorientasi. Pertama, aspek kongruensi (congruention), yakni sejauh mana pandangan pemilih sesuai dengan perkiraan mereka atas diri pasangan kandidat. Jika perkiraan sementara ini positif, para kandidat wajib tampil konsisten dengan konsep dan komitmen kepemimpinan mereka.

Tetapi, jika pandangan negatif yang 'hidup' dalam opini publik tentang kandidat, mereka harus berupaya mengubahnya di panggung debat. Di saat debat akan tergambar apakah mereka sosok seperti dibayangkan atau diperkirakan sebelumnya oleh pemilih. Tentu, jika positif, akan berimplikasi pada penambahan suara dan jika negatif, akan menurunkan elektabilitas paslon.

Kedua, pemahaman (understanding) dari pemilih atas program dan orientasi ke depan yang akan dibawa para paslon. Semakin yakinkah mereka dengan tawaran program paslon, atau justru warga semakin melihat ketidaksiapan dan kelemahan dari tawaran konsep dan kemungkinan cara mengimplementasikannya.

Ketiga, kesepakatan (agreement) dalam persepsi dan mendorong yakinnya pemilih pada salah satu pasangan. Panggung debat tentu bukan satu-satunya penyebab jatuh hatinya pemilih. Tetapi bisa berperan dalam memalingkan undecided voters yang menjadi penentu dalam konstelasi kompetitif yang saat ini dialami dan dirasakan semua pasangan.

Hal lain yang menjadi makna strategis debat capres/cawapres ini tentu saja menekan angka golput. Prediksi saya, angka golput di Pemilu 2019 mungkin berada di kisaran angka 30%.

Hal ini berkaca dari pengalaman dua pemilu terakhir. Angka golput pada Pileg 2009 sebesar 29,3% dan di Pilpres 2009 sebesar 28,3%. Di Pileg 2014 golput ada 24,8%, dan di Pilpres 2014 ada 29,1%.

Capaian voter turn out atau mereka yang datang ke TPS untuk memilih tidak terlalu buruk, masih di posisi cukup, tetapi harus menjadi sinyal kuat untuk terus mengajak pemilih agar berkesadaran datang ke TPS dan menyalurkan pilihannya.

Pemilu itu sangat terhubung erat dengan harapan (hope). Jika harapan tidak mengemuka akan menguatkan gejala disonansi kognitif, dampaknya akan semakin banyak pemilih yang bimbang dan yang belum menentukan pilihan masuk ke barisan kelompok golput.

Menurut Leon Festinger dalam buku lawasnya, A Theory of Cognitive Dissonance (1957), disonansi kognitif dimaknai sebagai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut.

Bisa jadi cara mengurangi ketidaknyamanan tadi dengan tidak menyalurkan hak politiknya di TPS jika para pasangan calon tidak memberi harapan. Debat perdana harus mampu membentuk atmosfer politik harapan, bukan meneguhkan politik ketakutan. Dari debat kita berharap muncul dialektika cerdas, bukan sekadar seremonial yang formalitas.

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More