Pemerintah Terbitkan Aturan Perpajakan E-commerce

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Jumat, 11 Jan 2019, 20:15 WIB Ekonomi
Pemerintah Terbitkan Aturan Perpajakan E-commerce

ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah

PEMERINTAH akhirnya memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Kepastian itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Di dalam beleid itu, pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pemerintah hanya mengatur terkait tata cara dan prosedur pemajakan.

"Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, melalui keterangan resmi, Jumat (11/1).

Dengan munculnya aturan itu, kini penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Penyedia platform juga wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPh para pedagang dan penyedia jasa yang terdaftar dalam platform tersebut. Setelah itu, mereka diminta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

"Penyedia platform juga harus menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPh mereka sendiri," lanjut Hestu.

Seperti diberitakan, yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

Penyedia platform marketplace yang dimaksud antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

Adapun, para pelaku usaha yang menjajakkan dagangan dan jasa di marketplace juga tidak luput dari aturan baru itu.

Hestu menyebutkan para pelaku usaha yang memanfaatkan platform wajib memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace;

"Apabila belum memiliki, mereka dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace," jelasnya.

Pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Adapun, jika omzet melebihi Rp4,8 miliar setahun, pelaku usaha akan dikukuhkan sebagai PKP dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

POLISI tidak langsung menangkap creator dan buzzer berita bohong atau hoaks mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alasannya, aparat masih melakukan pendalaman dari sisi aspek alat bukti untuk penyelidikan kasus tersebut dan masih menunggu hasil laboratorium forensik terkait identifikasi suara. Setujukah Anda dengan sikap Polri tersebut?





Berita Populer

Read More