Regulasi Ojek Daring Diperkirakan Rampung Maret

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Jumat, 11 Jan 2019, 08:50 WIB Ekonomi
Regulasi Ojek Daring Diperkirakan Rampung Maret

ANTARA FOTO/Kahfie kamaru

KEMENTERIAN Perhubungan tengah mengkaji regulasi untuk mengatur sepeda motor sebagai angkutan yang berbasis teknologi informasi (ojek daring) ataupun yang berbasis konvensional (ojek pangkalan). Regulasi berupa peraturan menteri itu diperkirakan akan rampung pada Maret 2019.

"Selain membuat norma sepeda motor berbasis aplikasi, kami juga berharap di dalam regulasi ini nantinya bisa berkembang juga mengatur dan mengakomodasi ojek pangkal-an," terang Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat menghadiri focus group discussion mengenai persiapan penyusunan peraturan menteri tentang ojek daring di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Kemenhub menginginkan ojek daring dan ojek pangkalan memiliki standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengendara dan pengguna jasa.

Maka, payung hukum yang tengah dibahas meliputi empat poin, yaitu aspek keselamatan, tarif, suspend, dan kemitraan.

Karena ojek pangkalan tidak mengenal ketentuan tarif, suspend, dan kemitraan, kata dia, yang akan diatur hanya menyangkut aspek keselamatan.

Pengemudi dan pengguna jasa harus menggunakan pelindung, yakni sepatu, helm, dan jaket.

Hal itu untuk mengurangi risiko ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Kita menginginkan kepentingan pengemudi termasuk penumpang dari keselamatan. Maka saya hadirkan asuransi Jasa Raharja. Kemudian perlindungan keselamat-an dengan keamanan selain dalam aplikasi itu, mungkin ada tombol panic button," katanya.

Budi mengatakan regulasi yang sedang dirancang melibatkan perwakilan pengemudi ojek yang disebut tim 10.

Mereka dilibatkan dalam penyusunan regulasi dan supaya dapat diterima seluruh pihak.

"Harapan kami, begitu mereka dilibatkan, pemikiran mereka kita akomodasi dan pembuatan aturan ini dengan mekanisme bottom up supaya diterima," ungkapnya.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie mendukung langkah Kemenhub mengatur ojek daring dan ojek pangkalan melalui peraturan menteri.

"Sangat baik langkah Kemenhub me-rancang standardisasi keselamatan, tarif, suspend, dan kemitraan ojek daring dan ojek pangkalan. Jika nanti sepeda motor yang menjadi angkutan umum ini masih membutuhkan aturan setingkat UU, bisa kita melakukan revisi UU No 22 Tahun 2009," ujar Syarif saat dihubungi, kemarin. (Cah/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More