Politik Kebohongan dan Tantangan Dunia Pendidikan

Penulis: Vinsensius Darmin Mbula OFM Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik Pada: Rabu, 09 Jan 2019, 01:45 WIB Opini
Politik Kebohongan dan Tantangan Dunia Pendidikan

Thinkstock

KITA memasuki 2019, yang kita sebut tahun politik. Mengingat penyelenggaraan pemilu makin dekat, tentu persaingan antarkandidat untuk merebut kursi wakil rakyat dan kursi presiden makin panas.
     
Kita menyaksikan panasnya persaingan itu lewat pemberitaan di media. Namun, sayangnya kita lebih banyak menyaksikan pertarungan politik yang penuh upaya menyebar kebohongan, menawarkan janji-janji yang tampak mustahil diimplementasikan. Dengan enteng berbagai solusi dangkal ditawarkan dan didaulat sebagai solusi paling ampuh.
     
Kemudahan-kemudahan yang dihadirkan teknologi digital dimanfaatkan untuk memunculkan berita-berita bohong demi menciptakan kebencian dengan memanipulasi fakta. Menyebarkan hoaks dianggap bukan lagi sebagai perbuatan hina.
    
Tentu mustahil juga bila mereka yang menggunakan cara berpolitik seperti ini tidak tahu bahwa hal itu mendatangkan bahaya. Namun, selagi membantu mencari dukungan demi kursi, pertimbangan soal baik dan buruk itu ditinggalkan karena toh tidak sedikit juga orang yang termakan dan bahkan menggandrungi pola kampanye demikian.
    
Siapa saja aktor dari praktik politik ini? Mereka ialah orang-orang berpendidikan, elite parpol. Bahkan, kelompok masyarakat tertentu yang sering disapa dengan embel-embel gelar kehormatan. Kalaupun kemudian ada yang ketahuan sebagai operator lapangan bisnis kebohongan ini, mereka umumnya hanya pion yang diatur kelompok elite.
    
Di titik ini, kita menemukan bahwa pendidikan saja tidak cukup. Gelar kehormatan juga tidak menjamin bahwa orang akan berlaku baik. Sebaliknya, itu bisa diinstrumentalisasi untuk berbagai macam kepentingan, termasuk demi uang, juga kekuasaan.
    
Fenomena ini sangatlah jauh dari ideal yang diharapkan menjadi hasil dari proses pendidikan kita, yang di antaranya termasuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Fenomena ini juga menandakan dengan jelas lunturnya karakter sebagai bangsa yang intisarinya sudah terumuskan dengan padat dalam Pancasila.
 
Pendidikan karakter
Pemerintah terus menekankan pentingnya pendidikan karakter. Pada 6 September 2017, Presiden Jokowi menandatangani Perpres No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Tujuannya membentuk generasi emas dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik. Pentingnya Pendidikan karakter ini sangat kontekstual dengan situasi kini.
    
Salah satu hal yang sentral dalam pendidikan karakter ialah adanya keterbukaan untuk mengenal yang lain. Karena itu, yang dilawan ialah eksklusivisme, yang berujung keangkuhan dengan identitas kelompok sendiri.
    
Bahaya eksklusivisme itu nyata lewat cara kerja kelompok penyebar kebohongan. Dengan pola kerja berjejaring, terorganisasi, dan memilih mengasingkan diri dalam kelompok sesuai kepentingan. Mereka hanya percaya pada informasi yang mereka ciptakan dan menarik batas yang tegas untuk tidak mencari sumber lain sebagai pembanding.
    
Upaya melawan hal ini harus semakin gencar dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Perlu dibuka ruang seluas-luasnya untuk saling mengenal antarsiswa. Bahkan, juga kelompok lain di luar ruang kelas agar tidak berkembang prasangka-prasangka hanya karena krisis pengetahuan tentang kelompok lain.
   
Kegiatan-kegiatan konstruktif, seperti tinggal sementara di tengah komunitas lain yang berbeda untuk saling mengenal perlu dibiasakan di sekolah-sekolah sehingga terbentuk kesadaran untuk juga mengakui bahwa ada kebenaran yang hidup di luar komunitas sendiri.
     
Dengan demikian, yang terjadi ialah proses saling belajar yang memperkaya dan mematangkan demi terbentuknya pribadi-pribadi yang berkembang secara holistik.
    
Patut dicatat juga, bahwa proses pembentukan karakter tidak terjadi begitu saja, tetapi diupayakan secara sistematis, terprogram, terintegrasi, dan berkesinambungan sehingga terjadi internalisasi nilai dalam diri peserta didik.
     
Internalisasi itu harus menjadi bagian dari rangkaian proses pendidikan dan penghayatan hidup di sekolah. Dalam hal ini Pancasila harus terwujud melalui penghayatan nilai-nilai, seperti religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan dalam hidup sehari-hari.
    
Penting dicatat bahwa internalisasi nilai itu juga harus terjadi dalam diri guru. Para guru tidak hanya pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh. Proses pembentukan karakter bermuara pada terbentuknya habitus atau sikap dan perilaku yang melekat dari diri peserta didik.
    
Di tengah gejala politik yang amburadul, lembaga pendidikan harus tetap mengambil jalan berdiri di depan untuk menjaga bangsa ini, agar tidak tercerai-berai hanya karena persaingan politik. Kita merindukan anak-anak bangsa yang menjadikan nilai, tidak sebatas pengetahuan, tetapi sebagai bagian dari cara hidup.
    
Kita merindukan anak-anak bangsa yang memiliki kesadaran bahwa keanekaragaman ialah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan, tetapi sesuatu yang perlu disyukuri dan dihargai sehingga terbentuk harmoni dalam kehidupan bersama, sebagai bangsa dan negara. Kita merindukan generasi-generasi yang mengabdi pada kebenaran.
    
Dengan demikian, di masa depan kita bisa menciptakan situasi bangsa, yang di tengah pertarungan politik akan muncul mereka yang tetap bersuara tegas menolak hoaks, kebohongan, dan secara jernih menghadirkan kebenaran. Kita merindukan generasi masa depan yang memegang prinsip, apa artinya kekuasaan jika diraih dengan cara nista.
    
Ini ialah tugas kita bersama. Menenun rasa keindonesiaan berbasis peradaban kasih dan rasa persaudaraan sebagai sesama umat manusia.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

POLISI tidak langsung menangkap creator dan buzzer berita bohong atau hoaks mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alasannya, aparat masih melakukan pendalaman dari sisi aspek alat bukti untuk penyelidikan kasus tersebut dan masih menunggu hasil laboratorium forensik terkait identifikasi suara. Setujukah Anda dengan sikap Polri tersebut?





Berita Populer

Read More