Gaduh Politik di Awal Tahun

Penulis: Yulhasni Ketua KPU Sumatra Utara Pada: Jumat, 04 Jan 2019, 05:50 WIB Opini
Gaduh Politik di Awal Tahun

MI/seno

SALAH satu usaha untuk membuat pelaksanaan Pemilu 2019 tidak berkualitas ialah dengan meletakkan penyelenggara sebagai pesakitan. Dengan demikian, legitimasi hasil Pemilu 2019 akhirnya bisa digiring ke opini tidak berkualitas. Proses digugat dan hasil ditolak. Itulah yang terbentang sekarang menjelang Pemilu 2019 ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) disoal tentang berbagai hal terkait kebijakan yang dikeluarkan.
     
Terakhir dan paling anyar tentang isu tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kabar itu bermula dari cuitan Andi Arief dalam akun Twitter-nya. Melalui aku Twitter pribadinya,@AndiArief_, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini berkicau, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah, harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar". Meski kemudian kicauan tersebut telah dihapus, hal tersebut telah dikonsumsi publik dan jadi gaduh politik di awal 2019.
     
Agar tidak jadi gorengan baru di jagat maya, KPU dan Bawaslu  pun langsung mengecek kebenaran berita itu ke kantor Bea Cukai di Tanjung Priok. Ternyata, setelah dicek, kabar 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos itu ternyata hoaks. Hal yang wajar kemudian jika Ketua KPU RI Arief Budiman meminta kepolisian mengusut tuntas penyebar berita bohong tersebut karena dapat melemahkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.
     
Mungkin teknik murahan dalam konteks pendelegitimasian KPU di mata publik akan terus berkelindan dalam jagat politik kita untuk menurunkan derajat kepercayaan publik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU sangat dituntut integritas dan profesionalitasnya. Kualitas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan integritas penyelenggaranya (KPU dan Bawaslu).
     
Di sisi lain ada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai penjaga nilai-nilai etika dan hakim yang bisa mengetok palu pemberhentian penyelenggara pemilu. Mata rantai ini telah membuat kualitas pemilu dalam konteks penyelenggara semakin membaik.
     
Di saat KPU mencoba menata diri untuk memperbaiki kualitas penyelenggara pemilu, para peserta pemilu mencari jalan lain untuk menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap KPU. Padahal pada Pemilu 2014, hasil survei IFES dan LSI menyebutkan 71% masyarakat percaya kepada KPU sebagai lembaga pemilihan umum.

Mudah termakan
Di era digital sekarang ketika setiap orang tidak berjarak dengan informasi, setiap institusi pengambil kebijakan akan berhadapan dengan informasi yang cenderung mudah dipercaya masyarakat. Dalam hal Pemilu 2019, KPU tentu berada pada titik sasaran ‘serangan’ berita-berita bohong.
     
Sebelum kasus 7 kontainer mencuat, KPU telah diserang dengan berbagai isu negatif. Mulai dari data siluman, orang gila masuk DPT hingga kotak suara dari bahan karton kedap air (dupleks) yang oleh sebagian masyarakat kita menyebutnya dengan 'kardus'.
      
Masyarakat kita memang dengan mudah termakan informasi menyesatkan. Berita bohong telah jadi industri dalam demokrasi. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Deddy Mulyana dalam satu kesempatan di sebuah media massa mengatakan, karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat, merupakan salah satu faktor mudahnya menelan berita palsu (hoaks) yang disebarkan dengan sengaja.
     
Menurut Deddy Mulyana, sejak dulu orang Indonesia suka berkumpul dan bercerita. Disebutkannya budaya kolektivisme ini tidak diiringi dengan kemampuan mengolah data. Kita tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data. Sehingga sering berbicara tanpa data. Adapun media sosial, sebagai sumber berita hoaks, merupakan kepanjangan pancaindera manusia.
     
Kementerian Komunikasi dan Informatika selama Agustus-Desember 2018 telah melansir sebanyak 62 konten hoaks terkait Pemilu 2019 dengan angka tertinggi di Desember 2018. Sebagaimana dilansir ke media, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan hasil ini berdasarkan penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika.
     
Dari liris Kementerian Kominfo tersebut, hoaks yang menyerang KPU di antaranya, voting online KPU, ancaman pembunuhan pada anggota KPU jika tak memenangkan Jokowi di Pilpres 2019, hoaks simulasi orang gila dibawa ke TPS dan pendatang China diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS.
     
Dalam konteks Pemilu 2019, menarik disimak kegundahan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni dalam akun Twitter pribadinya, @titianggraini yang menuliskan hoaks bukan lagi menyasar peserta pemilu, tapi sudah mengganggu penyelenggara. Tujuan dan motifnya apa, itu yang harus dibongkar APH. Akibatnya fatal, sangat berbahaya. Kalau dibiarkan punya daya rusak yang sangat besar pada pemilu kita. Ini kejahatan luar biasa atas praktik demokrasi.

Tidak fair
Daya rusak pada pemilu tentu saya maknai bahwa proses transisi kekuasaan di Republik ini tidak fair. Penuh kecurangan dan berusaha memenangkan salah satu kontestan peserta pemilu, dalam hal ini calon Presiden dan Wakil Presiden 2019. KPU sebagai 'wasit' dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut ditempatkan sebagai pesakitan dalam konteks ini. Alhasil, setiap kebijakan yang dibuat KPU meski telah dalam konteks kesepahaman dengan peserta pemilu, tetap saja diposisikan 'berpihak'.
     
Sebelum kasus 7 kontainer ini mencuat, dalam penentuan panelis debat calon presiden dan wakil presiden kemarin, KPU juga telah di-bully oleh sejumlah akun media sosial. Energi KPU dalam berbagai proses tahapan terpaksa terkuras untuk melakukan gerakan masif meyakinkan masyarakat tentang kemandirian lembaga.
     
Mengapa kemudian KPU jadi titik sasaran dengan berita-berita hoaks? Laras Sekarasih, dosen psikologi Universitas Indonesia (UI) dalam satu wawancara dengan media nasional menyebutkan orang lebih cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Misalnya, seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu. Ketika ada informasi yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut, ia akan mudah percaya.
     
KPU menyadari posisi sebagai institusi negara dan wasit pesta demokrasi akan senantiasa berhadapan dengan proses politik yang cenderung makin memanas. Berbagai isu negatif menyasar KPU dimungkinkan sebagai tabulasi ‘dosa penyelenggara'. Selanjutnya ketika pesta telah usai, dosa-dosa tersebut akan diangkat sebagai alat untuk mendelegitimasi hasil pemilu.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More