Pengamat: Kenaikan Tarif Parkir Jakarta Butuh Proses Panjang

Penulis: Atalya Puspa Pada: Minggu, 16 Des 2018, 22:32 WIB Megapolitan
Pengamat: Kenaikan Tarif Parkir Jakarta Butuh Proses Panjang

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

WACANA kenaikan tarif parkir DKI Jakarta pada 2019 mendatang tersebar di masyarakat luas. Hal tersebut berkaitan dengan usaha Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi kemacetan Jakarta yang semakin lama semakin memburuk.

Pengamat Transportasi Publik Yoga Adiwinarto menilai rencana kenaikan tarif parkir bukan hal yang mudah. Menurutnya, perubahan kebijakan tersebut harus melewati proses panjang. Karena untuk mengubah peraturan gubernur (pergub) mengenai tarif parkir yang berlaku saat ini harus melewati persetujuan dari anggota dewan.

"Aturannya tidak terlalu mudah untuk menaikkan tarif parkir. Tarif parkir itu meski diatur oleh pergub, tapi membutuhkan persetujuan dari dewan. Ini prosesnya akan lama," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (16/12).

Walaupun begitu, Yoga mengatakan, kebijakan mengenai kenaikan tarif dan pengurangan lahan parkir memang bisa menjadi solusi untuk menanggulangi masalah kemacetan Jakarta. Dirinya mengungkapkan, kebijakan mengenai perparkiran akan memiliki dampak yang besar, namun dengan investasi minim.

"Parkir ini sebenarnya tanpa investasi, hanya masalah mengganti kebijakan saja, tapi dampaknya sama seperti kita memberlakukan LRT. Tarifnya naik Rp10 ribu per jam saja, itu akan membuat orang berpikir 2 kali untuk naik kendaraan pribadi," tutur Yoga.

Pengamat Transportasi publik lainnya Darmaningtyas mengungkapkan mengatasi parkir harus dengan solusi ganda. Solusi tersebut, yakni dengan menaikkan tarif parkir.

"Mengatasi macet itu gak bisa single solition. Tapi harus multi solution. Multi solution itu misalnya tarif parkir mahal, tarif tol mahal, BBM mahal, khusus di perkotaan," ungkap Darmaningtyas.

Mengenai kondisi transportasi Jakarta, Yoga menjabarkan, Pemprov telah mengalokasikan dana yang cukup besar. Dalam satu tahun, TransJakarta mendapatkan dana APBD Public Service Obligation (PSO) dalam kisaran Rp1,5 triliun hingga Rp3 triliun. Selain itu, MRT yang rencananya akan dioperasikan pada Maret juga akan mendapatkan PSO. Tidak hanya itu, pembangunan LRT juga menghabiskan biaya triliunan. Artinya, ujar Yoga, uang rakyat yang dialokasikan untuk transportasi publik semakin besar.

Dari data tersebut, dirinya mengatakan, akan sangat disayangkan bila masyarakat tidak memanfaatkan transportasi umum.

"Kalau seandainya fasilitas itu tidak digunakan oleh warga, kan agak aneh. Ambilah contoh Transjakarta. Selama ini yang naik cuma 700 ribu, sedangkan jumlah perjalanan Jakarta mencapai belasan juta. Itu kan sangat kecil perbandingannya," ucap Yoga.(OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More