Pembahasan perubahan UU Perkawinan Sulit Selesai pada Periode Ini

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Minggu, 16 Des 2018, 10:35 WIB Humaniora
Pembahasan perubahan UU Perkawinan Sulit Selesai pada Periode Ini

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

PELUANG pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan pada periode DPR dan pemerintahan ini (2014-2019) dinilai sangat kecil. 

Pasalnya kedua lembaga tersebut sedang fokus dalam penyelenggaraan hajatan politik pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan digelar pada 2019 mendatang.

Anggota Komisi VIII dari F-Gerindra, Rahayu Saraswati, mengungkapkan hal itu. Ia berharap pemerintah dan DPR yang akan datang memiliki kuat untuk mendorong percepatan perubahan UU Perkawinan. Rahayu lebih jauh menuturkan persoalan yang timbul akibat tingginya perkawinan anak menjadi pertimbangan utama perubahan UU Perkawinan.

"Kami mendorong perubahan UU dengan memperhatikan angka perkawinan anak yang dampak negatifnya sangat luas mulai dari peningkatan angka KDRT sampai angka kematian ibu dan bayi," ujarnya, melalui siaran pers, Minggu (16/12).

 

Baca juga: Gunung Soputan Berada pada Level Siaga

 

Seperti yang telah diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. 

Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.

MK memberi tenggat waktu 3 tahun bagi pembuat undang-undang melakukan perubahan tentang UU Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan.

Menurut Rahayu, perkawinan anak juga menghambat kontribusi perempuan dalam pembangunan. Salah satunya ialah tidak terselenggaranya kewajiban bagi anak perempuan menyelesaikan sekolah 12 tahun. 

Ia memastikan membuka ruang dialog secara terbuka kepada siapapun untuk menentukan batas usia pernikahan perempuan dalam perubahan UU tersebut.

"Tapi menjadi aneh jika ada yang mendorong untuk batas usia di bawah 18 tahun. Karena definisi anak menurut UU Perlindungan Anak adalah di bawah 18 tahun, sehingga akan berkesan mendukung perkawinan anak," tambahnya.

Data Unicef, State of The World's Children tahun 2016, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2015 menunjukkan perkawinan anak usia 10-15 tahun sebesar 11%, sedangkan perkawinan anak usia 16-18 tahun sebesar 32%. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More