OJK tidak Mendorong Percepatan Pemulihan Sulteng

Penulis: RO/Micom Pada: Jumat, 14 Des 2018, 15:09 WIB Nusantara
OJK tidak Mendorong Percepatan Pemulihan Sulteng

MI/Akmal Fauzi

ANGGOTA DPR RI Fraksi Nasdem, Ahmad HM Ali, melontarkan kritik keras kepada OJK Sulawesi Tengah. Ahmad Ali menilai pernyataan OJK yang tidak dapat melakukan pemutihan utang korban bencana Palu, Sigi, Donggala (Pasigala) tidak saja terlampau formalistis, sekaligus menunjukkan minimnya empati dan keberpihakan kepada korban bencana Pasigala.

“Bukannya mendorong percepatan pemulihan, malah pernyataan OJK ini dapat berdampak pada rasa keadilan masyarakat korban bencana lebih terluka,” kata Politisi Nasdem Sulawesi Tengah ini melalui keterangan persnya, Jumat (14/11).

Dalam pandangan pria yang akrab dipanggil Mat Sun ini, ada salah kaprah mendasar dalam pernyataan OJK.

“Yang paling kentara pendekatan OJK yang terlalu kaku pada formalitas, sehingga terkesan terlepas dari konteks dengan menyamakan antara situasi normal dengan kondisi force majeure. Bencana memang baru saja berlalu, tetapi saat ini masyarakat korban bencana Pasigala belum sepenuhnya pulih. Biarkan masyarakat korban bencana pulih terlebih dahulu, baru cara normal bisa diberlakukan,” urai Ahmad Ali.

Dalam penuturannya, karena terkesan lepas dari konteks, pernyataan OJK mencerminkan kebijakan OJK tidak utuh, menyeluruh dan terukur dalam melihat persoalan.

“Pertama, secara sosial politik, pernyataan OJK tersebut bukannya menenangkan, tetapi menyulut situasi makin tidak stabil. Padahal stabilitas sosial adalah situasi perlu untuk mempercepat upaya pemulihan,” ujarnya.

Di sisi lain, secara ekonomi, situasi bencana dan pasca bencana umumnya diikuti dengan inflasi yang tinggi. Kondisi tersebut sudah cukup menyulitkan, yang jika ditambah dengan tunggakan kredit akan menjadi beban yang lebih memberatkan.

“Daya beli masyarakat terpukul yang berakibat ekonomi menjadi sulit berdenyut,” Ahmad Ali mengingatkan.

Ahmad Ali melanjutkan, tuntutan masyarakat korban bencana Pasigala untuk pemutihan utang, tidak saja merupakan tuntutan yang wajar, tetapi juga sangat mungkin untuk dilakukan.

“Secara hukum, perjanjian atau perikatan kontrak dapat dibatalkan, jika unsur subjektifnya terpenuhi. Dalam pandangan saya, dalam kasus masyarakat korban bencana sebagai debitur, unsur subjektifnya telah terpenuhi karena debitur kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban akad kredi, bukan karena sengaja, tetapi karena bencana,” terang Ahmad Ali.

Ahmad Ali berkeyakinan, atas dasar itu pula sehingga Kementerian Keuangan justru berpandangan bahwa penghapusan utang kredit masyarakat korban bencana gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah dapat dilakukan.

“Jadi, secara pribadi saya menilai pernyataan OJK tersebut adalah pernyataan yang keblinger, menyakitkan dan tidak mendorong percepatan pemulihan sama sekali” tegas Ahmad Ali. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More