Kebijakan Satu Peta Cegah Tumpang Tindih Lahan

Penulis: RUdy Polycarpus Pada: Selasa, 11 Des 2018, 16:21 WIB Politik dan Hukum
Kebijakan Satu Peta Cegah Tumpang Tindih Lahan

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

KEBIJAKAN satu peta diharapkan mempermudah pembangunan menjadi lebih terencana serta menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan. Kebijakan ini juga sebagai landasan dalam penetapan peraturan terkait tata kelola ruang agar tidak tumpang tindih dengan perizinan penggunaan lahan.

Menurut Presiden Joko Widodo, selama ini peta kebijakan antarkementerian dan lembaga (K/L) berbeda-beda. Ia berharap keseragaman peta memudahkan perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan.

"Kita ingin ada satu standar, ada satu referensi, bukan setiap kementerian punya peta sendiri-sendiri. Intinya agar satu referensi, basis data dan satu geoportal. Agar tidak ada tumpang tindih, ada kepastian, kejelasan dan konsistensi kita dalam membangun negara ini," ujarnya saat peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).

Kebijakan satu peta merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk memperbaiki data spasial tematik dalam satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Kebijakan ini dituangkan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta yang bisa diakses semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga peta dengan standar yang sama.

Baca Juga: Kebijakan Satu Peta untuk Perencanaan Pembanguan yang Lebih Akurat

Presiden mengapresiasi rampungnya kebijakan satu peta dan 83 peta tematik. Namun, penyelesaian tumpang tindih lahan tetap harus segera direalisasikan. Ia mencontohkan, di Kalimantan, dari total lahan yang ada, 19,3% di antaranya mengalami tumpang tindih dari sisi pemanfaatan.

Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kementerian/lembaga berkolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dalam menyelesaikan persoalan-persoalan serupa. Kepala daerah juga diharapkan dapat mempercepat penetapan batas desa-desa yang ada.

Urusan perizinan juga semestinya bisa dikurangi. Sebab, setelah ada peta digital peruntukan lahan, tak perlu sulit lagi menentukan izin lokasi

"Masih banyak sekali batas desa dan batas kelurahan yang belum bisa kita selesaikan dan ini agar dikoordinasikan teknis pemetaannya dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Hilangkan ego sektoral. Karena kalau kita berkolaborasi akan banyak menyelesaikan masalah-masalah di lapangan," tandasnya.

Turut hadir alam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Tampak pula Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Basuki menjelaskan saat ini sudah diselesaikan 83 dari 85 peta tematik. Adapun dua peta tematik yang belum rampung yakni peta rencana tata ruang nasional dan peta batas administrasi desa dan kelurahan.

Peta rencana tata ruang nasional masih dalam proses penetapan. Adapun peta batas administrasi desa perlu ditindaklanjuti kepala daerah dengan difasilitasi BIG.

Menurut Menko Perekonomiaan, Darmin Nasution, berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT atau Informasi Geospasial Tematik (PITTI) untuk Pulau Sumatra dan Kalimantan telah selesai.

"Di Kalimantan terdapat 10,4 juta hektare lahan atau 19% dari luas wilayah yang tumpang tindih. 70% dari wilayah tumpang tindih itu berada di kawasan hutan. Di Pulau Sumatra, teridentifikasi masalah tumpang tindih di 6,4 juta hektare atau 13,3 %. Untuk itu disusun buku pedoman sinkronisasi kebijakan satu peta yang memuat langkah-langkah penyelesaian inklusif. Namun, lembaga pemerintah perlu berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini," pungkas Darmin.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More