Fraksi NasDem DPR Tegas Tolak RUU BUMN

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Selasa, 11 Des 2018, 16:17 WIB Politik dan Hukum
Fraksi NasDem DPR Tegas Tolak RUU BUMN

MI/akmal fauzi

FRAKSI Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tegas menolak RUU BUMN yang diinisiasi oleh DPR. RUU tersebut dianggap menabrak norma hukum secara yuridis. Revisi beleid itu juga dipandang potensial mematikan gerak dinamis BUMN secara bisnis.

Ketua Fraksi NasDem di DPR Ahmad HM Ali menilai RUU tersebut sarat indikasi masuknya agenda dan kepentingan politik subjektif. Meski sebenarnya, NasDem memahami nilai penting revisi UU BUMN untuk menyesuaikan kembali sejumlah hal strategis dalam kinerja, postur dan kinerja badan usaha pelat merah tersebut.

"Tetapi dalam perjalanannya Nasdem menilai bahwa DPR sudah terlalu jauh melenceng dari semangat awal RUU BUMN itu diajukan,” ujar Ali, Selasa (11/12).

Baca juga: RUU BUMN Tabrak Sistem Presidensial

Ali mengatakan, DPR sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya lebih peka dan mengindahkan kritik publik atas kinerja parlemen. Tidak saja soal kuantitas regulasi, tetapi terutama kualitas regulasi yang dihasilkan.

NasDem memandang sejumlah aturan yang diusulkan dalam RUU BUMN sudah terlalu jauh masuk pada domain eksekutif. Otomatis, kata dia, hal tersebut menabrak norma hukum yang berlaku sehingga potensial di tolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ujung-ujungnya, publik akan makin meragukan kredibiltas DPR sebagai inisiator RUU ini karena lagi-lagi menghasilkan UU yang tidak berkualitas," ujar Ali.

Ali mencontohkan tentang kewenangan DPR dalam ikut menentukan keputusan terkait aksi korporasi BUMN. Aksi korporasi seperti yang sejatinya merupakan kalkulasi bisnis rasional harus mendapat persetujuan DPR, dan setelahnya baru dapat dibuat menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, DPR tak berwenang dalam hal pembentukan peraturan pemerintah.

"Kewenangan DPR yang terlampau besar dalam urusan BUMN ini membawa komplikasi yang ruwet, dimana perkara yang murni bisnis menjadi perkara politik," ujar Ali.

Di sisi lain, lanjut dia, besarnya kewenangan DPR yang berdampak pada pergeseran urusan bisnis menjadi perkara politis. Hal itu otomatis akan menjerat langkah BUMN sendiri untuk bergerak lebih dinamis dalam kinerjanya sebagai korporasi. "Ekspansi bisnis bahkan oleh anak-anak perusahaan BUMN sendiri, akan terinterupsi oleh perdebatan politis di DPR," ujar Ali.

Selain itu, besarnya kewenangan DPR tersebut juga membawa komplikasi tersendiri kepada DPR. Karena pengertian BUMN dalam RUU tersebut adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, baik melalui penyertaan langsung dan tak langsung, berasal dari APBN maupun nonAPBN, maka perusahaan yang berstatus anak perusahaan BUMN akan beralih menjadi BUMN.

"Bisa dibayangkan, besarnya kewenangan DPR dalam kondisi peralihan status anak-anak perusahaan BUMN yang berubah menjadi BUMN yang jumlahnya ratusan itu," ungkapnya.

Baca juga: Urgensi DPR Perihal UU BUMN Dipertanyakan

Dia menambahkan DPR sedang buat jebakan untuk dirinya sendiri jika memiliki kewenangan untuk memilih dewan direksi dan komisaris untuk BUMN yang jumlahnya ratusan itu. "Bisa-bisa DPR akan habis waktunya hanya untuk memilih dan menentukan direksi dan komisaris BUMN saja," tambah Ali.

Lebih jauh Ali menuturkan, pergeseran urusan bisnis menjadi politik itu membuka peluang terjadinya aksi berburu rente (rent seeking), yang berdampak pada BUMN kembali menjadi sapi perah seperti di masa-masa sebelumnya.

“Jadi, atas dasar itu dan terutama menyelamatkan marwah DPR sendiri sebagai lembaga, Fraksi Nasdem dengan tegas menolak RUU BUMN,” ujar Ali. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More