Delegasi RI Mendorong Penyelesaian Katowice Outcome

Penulis: (Iin/I-1) Pada: Minggu, 09 Des 2018, 09:30 WIB Humaniora
Delegasi RI Mendorong Penyelesaian Katowice Outcome

KETUA Perundingan Indonesia pada COP24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Nur Masripatin, menilai draf Katowice Outcome yang disiapkan CO Chair Ad Hoc Working Group on Paris Agreement (APA) kurang detail daripada Paris Agreement (PA) .

Menurut Nur Masripatin, Katowice Outcome harus seimbang, koheren, dan lengkap menjadi tujuan kolektif semua negara untuk mengubah Perjanjian Paris menjadi tindakan nyata.

"Indonesia masih memiliki sejumlah pandangan berbeda tentang isu-isu penting dari Paris Agreement Work Program, yang tampaknya sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang tersedia," jelas Nur Masripatin di Polandia.

Ada pesan yang jelas bahwa Katowice Outcome harus berlaku untuk semua negara, tetapi masih menganut prinsip common but differentiated responsobilities - respective capabilities. "Indonesia ingin mengadopsi buku Katowice Rules Book yang komprehensif, yang memungkinkan semua pihak dengan beragam keadaan nasional, kapasitas dan kemampuan untuk menerapkan dalam konteks nasional," lanjut Nur Masripatin.

Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% melalui kerja sama internasional.

Pengurangan emisi dilakukan melalui lima sektor utama, yaitu sektor hutan dan lahan (17,20%), energi (11%), limbah (0,38%), industrial process and product used/IPPU (0.10%), dan pertanian (0,32%).

Di sisi lain, Wakil Bupati Pidie, Aceh, Fadhlullah TM Daud, memberikan pemaparan peran pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan iklim di Paviliun Indonesia. Sesi itu membahas upaya dan strategi pemda menghadapi dan mengantisipasi perubahan iklim serta mitigasinya.

Fadhlullah menjelaskan pen-tingnya hutan Aceh dan makna hutan bagi Pidie. Sekitar 33% kawasan tutupan hutan Sumatra berada di Aceh dengan luas 3,3 juta hektare dan 80%-nya ialah kawasan hutan lindung.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan inisiatif Pidie ini merupakan salah satu inisiatif lokal yang patut dibanggakan di dunia internasional. Karena itu, peran pemerintah daerah ini murni inisiatif dari lokal tanpa paksaan dari pemerintah pusat untuk pengendalian perubahan iklim.

"Inisiatif seperti ini yang ingin kita gerakkan di daerah lain sehingga Pemda Pidie sering kita undang dalam forum internasional untuk membagikan pengalaman, termasuk di COP 24 ini," tutur Ruandha.

Kehadiran delegasi dan Paviliun Indonesia pada COP 24 diharapkan mereprentasikan upaya-upaya Indonesia dalam menanggulangi dampak perubahan iklim.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More