Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Penulis: (Put/X-8) Pada: Minggu, 09 Des 2018, 08:30 WIB Politik dan Hukum
Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

MI/ADAM DWI

KOMNAS Perempuan beserta beberapa organisasi yang peduli kepada perempuan melakukan aksi menuntut segera disahkannya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, kemarin. Mereka menggelar pawai dari Jl Thamrin hingga Taman Aspirasi, Jakarta, kemarin.

Aksi itu diikuti ratusan perempuan dari berbagai elemen. Komisioner Komnas Perempuan Mutiara Pratiwi mengatakan aksi itu sengaja dihelat untuk mendukung percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. "Kita pawai untuk memberikan kepada seluruh pihak bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. RUU ini harus segera disahkan," tegasnya.

Selain pawai, para aktivis juga melakukan orasi di Taman Aspirasi. Untuk membantu kaum difabel memahami aspirasi, orasi juga dilakukan menggunakan bahasa isyarat.

Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hingga kini masih stagnan di Komisi VIII DPR. Stagnasi dikhawatirkan terus berlanjut karena konsentrasi anggota DPR terbelah karena sibuk menghadapi Pemilu 2019.

Dukungan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pun disuarakan Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah. Menurutnya, RUU itu mesti secepatnya dituntaskan untuk melengkapi aturan yang melindungi pekerja perempuan seperti UU No UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja migran, ucap Anis, memang telah dilindungi UU itu, tetapi belum komprehensif. "UU No 18/2017 belum menyentuh pekerja migran perempuan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Migrant Care mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai upaya memperkuat posisi tawar pemerintah Indonesia," ujarnya secara terpisah.

Data Migrant Care menunjukkan, sebanyak 72% pekerja migran yang terancam hukuman mati ialah perempuan. Sementara itu, menurut data BNP2TKI, 60% dari total pekerja migran Indonesia di luar negeri ialah perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More