Jusuf Kalla: Indonesia-Jepang Harus Review Kerjasama Secara Periodik

Penulis: Yanurisa Ananta Pada: Sabtu, 08 Des 2018, 22:09 WIB Ekonomi
Jusuf Kalla: Indonesia-Jepang Harus Review Kerjasama Secara Periodik

MI/RAMDANI

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, perjanjian kerjasama antara Jepang dan Indonesia harus dikaji kembali (review) secara periodik. Hal ini dilakukan agar pada 2045 kedua negara bisa terus belerja sama berdasarkan keuntungan yang mutual.

"Untuk itu saya menyarankan harus ada review secara periodik atau semacam penyesuaian. Terutama kerjasama untuk mencapai tujuanproyek 2045 harus berdasarkan mutual benefit," kata Jusuf Kalla pada acara Gala Dinner merayakan hari jadi kerjasama bilateral Jepang-Indonesia ke-60 di The Dharmawangsa Hotel, Sabtu (8/12).

Jusuf Kalla juga mengapresiasi kerja keras kedua belah pihak yang sudah lama berdiskusi tentang kerja sama Indonesia-Jepang di masa depan. Harapannya kedua negara bisa menjadi negara yang sejahtera dan damai.

Indonesia memiliki potensi yang besar dimanfaatkan, lanjutnya. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, salah satu negara maritim terbesar, negara muslim moderat terbesar juga memiliki lokasi geografis yang strrategeis amtara pasifik dan Laut Hindia, harus dimanfaatkan.

"Potensi ini harus dimanfaatkan untuk menggapai tujuan tahun 2045, di mana tahun itu kita akan merayakan 100 tahun kerjasama," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia harus terus mempersiapkan masa depan secepatnya. "seperti yang dikatakan Presiden Jokowi untuk mencapai tujuan negara berpendapatan tinggi di 2045 kita harus bergerak sekarang," katanya.

Untuk itu, setiap perjanjian harus dimodernisasi karena riskan bagi Indonesia bila tidak dilakukan. Hal ini seiring dengan dinamika baru yang akan terjadi di masa yang akan datang.

"Bersama kita bisa memainkan peran penting. untuk menciptakan kesejahteraan di kawasan dan global," tutupnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More