Narasi Jokowi Anti-Islam Tak Berdasar

Penulis: Micom Pada: Sabtu, 08 Des 2018, 19:16 WIB Politik dan Hukum
Narasi Jokowi Anti-Islam Tak Berdasar

MI/Usman Iskandar

CENDEKIAWAN muslim Azyumardi Azra menilai apa yang disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif tentang berhenti menyebut Presiden Jokowi anti-Islam adalah tepat. Menurut dia tudingan tersebut tak berdasar.

"Sudah jelas sekali narasi anti-Islam terhadap Jokowi tidak berdasar dan banyak didasarkan pada kepentingan politik untuk menciptakan narasi yang manipulatif," ujarnya melalui sambungan telepon dalam Editorial Media Indonesia, Sabtu, 8 Desember 2018.

Azra mengatakan fakta bahwa Jokowi anti-Islam jauh panggang dari api. Melihat penyebarannya yang masif di media sosial, Azra meminta tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf lebih aktif menghalau isu tersebut.

Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi ini menyebut menghentikan narasi Jokowi anti-Islam untuk tidak menyebar melalui media sosial, disisipkan dalam ceramah atau khutbah memang sulit. Namun tim kampanye Jokowi harus menjelaskan ini kepada publik sesuai data dan fakta yang akurat.

"Tapi saya melihat masyarakat kita tidak banyak yang terpengaruh. Lawan politik Jokowi memang mereka banyak menyebarkan itu tapi kalau masyarakat saya rasa tidak," jelasnya.

Imbauan untuk tidak lagi menuding Jokowi anti-Islam terlontar dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif. Buya, demikian ia disapa mencontohkan Presiden Jokowi sangat memperhatikan Muhammadiyah bahkan menyebut presiden pertama yang mengunjungi kampus Muallimin dan Muallimat, Yogyakarta, adalah Jokowi.

"Jangan gitulah. Hentikan!" kata Buya saat memberi kata sambutan di Resepsi Milad Satu Abad Madrasah Muallimin Mu'allimaat di Yogyakarta, Kamis (6/12). (MTVN/OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More