AS Tolak Tawaran Pertemuan DK PBB Terkait Catatan HAM Korea Utara

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Sabtu, 08 Des 2018, 17:27 WIB Internasional
AS Tolak Tawaran Pertemuan DK PBB Terkait Catatan HAM Korea Utara

AFP

AMERIKA Serikat (AS) menolak tawaran untuk mengadakan pertemuan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai catatan hak asasi manusia (HAM) Korea Utara. Langkah itu diambil setelah gagal meraih dukungan yang cukup untuk perundingan.

Keputusan membatalkan pertemuan yang rutin diadakan setiap tahun sejak 2014, turut dipengaruhi upaya Presiden AS Donald Trump mendorong Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) putaran kedua, dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Bulan lalu, Korea Utara telah melayangkan surat kepada DK PBB yang mendesak pemblokiran terhadap permintaan AS untuk membuat pertemuan dengan fokus catatan hitam Pyongyang. Setiap tahunnya, sejak 2014, AS mengumpulkan sembilan suara yang dibutuhkan DK PBB untuk mengadakan pertemuan, walaupun terdapat pertentangan dari Tiongkok.

Akan tetapi, para diplomat mengungkapkan hanya delapan negara yang mendukung permintaan AS tahun ini. Anggota tidak tetap, Pantai Gading, diketahui menolak memberikan dukungan yang diwarnai beragam tekanan. Sementara itu, Tiongkok, yang mempunyai ikatan kuat dengan Afrika, menilai DK PBB bukan wadah yang tepat untuk membahas persoalan HAM, sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Semestinya, usulan terebut diajukan kepada Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss.

Setiap tahun, Tiongkok kerap meminta pemungutan suara secara prosedural. Namun, langkah tersebut berujung gagal lantaran adanya sembilan suara setuju yang ditambatkan AS.

"Tahun ini, mereka tidak memiliki jumlah (suara) seperti itu. Pantai Gading tidak memberikan dukungan," ujar seorang diplomat DK PBB kepada AFP. Sejauh ini, jadwal pertemuan ditetapkan Senin waktu setempat.

Seorang pejabat AS menyarankan pertemuan diundur kemudian hari, namun tidak pada bulan Desember. Mengingat, Pantai Gading memegang rotasi kepresidenan DK PBB pada bulan ini. "Jika kami tidak dapat mengadakan diskusi penting bulan ini, kami harap dapat mengadakan pertemuan tahun depan. Kami percaya bahwa diskusi tentang HAM, khususnya di Korea Utara, adalah bagian penting dari upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Layak mendapat perhatian dari DK PBB," cetus pejabat AS tersebut.

Sebelumnya, sekitar November, Duta Besar Korea Utara Kim Song, mengatakan kepada DK PBB dalam suratnya bahwa kritik terhadap catatan HAM Pyongyang akan berenang melawan kecenderungan arus saat ini dan memicu konfrontasi.

Trump dan Kim telah menjalani pertemuan bersejarah, yakni KTT di Singapura pada Juni lalu, yang membuka dialog denuklirisasi Semenanjung Korea setelah berbulan-bulan saling melempar ancaman militer. KTT putaran kedua diperkirakan berlangsung awal tahun depan. Korea Utara diketahui mulai mengambil beberapa langkah konkret untuk menghentikan program rudal nuklir dan balistik.

DK PBB telah menampar Korea Utara dengan serangkaian sanksi ekonomi keras, sebagai konsekuensi uji coba nuklir dan tembakan rudal balistik. Dalam hal ini, AS mempertahankan sanksi PBB sampai Korea Utara menghapus program senjata sepenuhnya.

Sebuah laporan penting yang dikeluarkan Komisi Penyelidikan PBB pada 2014, mendokumentasikan pelanggaran HAM skala berat di Korea Utara. Negara itu digambarkan memiliki jaringan luas kamp penjara yang menyiksa para tahanan, membuatnya kelaparan hingga eksekusi mati. Laporan tersebut menuduh Kim melakukan kekejaman dan dapat dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, Korea Utara menolak laporan tersebut dengan dalih rekayasa.(AFP/OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More