Rudenim Pekanbaru tidak Boleh lagi Tampung Pengungsi

Penulis: Rudi Kurniawansyah Pada: Sabtu, 08 Des 2018, 16:00 WIB Nusantara
Rudenim Pekanbaru tidak Boleh lagi Tampung Pengungsi

ANTARA

TERHITUNG mulai 15 Desember 2018, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru tidak diperbolehkan lagi menampung pengungsi pencari suaka atau imigran ilegal dari negara konflik. Kebijakan untuk mengembalikan fungsi detensi (penindakan imigrasi) Rudenim itu juga berlaku di seluruh Indonesia.

"Mulai 15 Desember, Rudenim tidak dibolehkan lagi menampung pengungsi. Tapi kami sejak awal Desember ini sudah tidak lagi menampungnya. Mereka para pengungsi ditempatkan di delapan tempat penampungan yang tersebar di Kota Pekanbaru," kata Kepala Rudenim Pekanbaru Junior Manurung Sigalingging kepada Media Indonesia, Jumat (7/12).

Dijelaskannya, Rudenim Pekanbaru kini hanya bertugas mengawasi sebanyak 1.156 pengungsi. Ribuan pengungsi itu berasal dari sejumlah negara konflik di antaranya Afghanistan, Palestina, Iran, Sudan, dan Pakistan. Mereka tinggal di delapan tempat penampungan yang tersebar di Kota Pekanbaru.

Saat ini, lanjutnya, sebanyak 1.151 pengungsi, biaya fasilitasi hidup ditanggung seluruhnya oleh International Organization of Migrant (IOM). Adapun 5 pengungsi lainnya menanggung biaya sendiri atau disebut sebagai pengungsi mandiri.

"Ribuan pengungsi pencari suaka ini sudah lama tinggal di Kota Pekanbaru. Ada penambahan karena mereka juga melahirkan sejumlah anak di sini. Sedangkan IOM sejak Juli 2018 menetapkan tidak akan menanggung biaya hidup tambahan pengungsi lagi," jelasnya.

Baca juga: Kulon Progo Kembangkan Kawasan Durian di Samigaluh

Junior menambahkan, delapan tempat yang menampung para pengungsi di Kota Pekanbaru yaitu Wisma Fanel sebanyak 120 orang, Siak Resort sebanyak 145 orang, Hotel Rina sebanyak 160 orang, Hotel Satria sebanyak 227 orang, D'Cops sebanyak 136 orang, Wisma Indah sebanyak 129 orang, Hotel Tasqya sebanyak 146 orang, Wisma Novry 98 orang, dan pengungsi mandiri sebanyak 5 orang berada di rumah sewa.

"Permasalahannya kami tidak tahu akan sampai kapan mereka berada di sini (Pekanbaru). Dalam Perpres No.125/2016 juga tidak disebutkan berapa lama batas waktu mereka bisa tinggal di Indonesia. Sementara dari negara ketiga yang menjadi tujuan mereka masih tidak menerima," jelas Junior.

Selain itu, lanjut Junior, jumlah petugas Rudenim yang hanya sebanyak 33 orang tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang mencapai ribuan orang.

Lantaran itu sempat berulang kali terjadi sejumlah kasus konflik antarpengungsi yang akhirnya dikenakan sanksi deportasi.

"Ada yang kelahi hingga penusukan. Ada yang melanggar pergi dengan pesawat ke kota lain walau cuma untuk menengok temannya. Jadi ada sebanyak 13 pengungsi yang kena final reject dan harus kami deportasi," jelas Junior.

Sementara Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau Mas Agus Santoso mengatakan saat ini total pengungsi di Indonesia mencapai 14 ribu orang. Sebanyak 9 ribu masih difasilitasi IOM dengan menanggung semua biaya hidupnya. Sedangkan sebanyak 5 ribu orang tidak difasilitasi oleh IOM sehingga tergolong kepada pengungsi mandiri yang juga membuka bantuan donor dari orang lain.

"Jadi, menurut pandangan saya, kemungkinan jumlah mereka (pengungsi) akan terus bertambah. Mengingat mudahnya jalur pelarian yang melewati Indonesia. Sedangkan potensi negara konflik seperti Sudan terus terjadi," jelas Agus.

Sedangkan, lanjut Agus, posisi Indonesia di dunia Internasional hingga saat ini belum mengaksesi atau meratifikasi konvensi Genewa tahun 1951 dan protokol tambahan tahun 1967 tentang pengungsi.

Karena itu, Indonesia bukan negara penampung imigran atau nonimigrant state.

"Selama ini, kita menyebut mereka imigran ilegal karena memang tidak ada dokumen resmi. Baru setelah ada Perpres No.125/2016 kita menyebut mereka pengungsi. Kita sejauh ini hanya mengacu pada HAM (Hak Azazi Manusia)," jelasnya.

Indonesia menjadi negara pilihan pengungsi sebagai tempat transit atau singgah sebelum mereka bergerak ke negara tujuan seperti Australia dan Selandia Baru. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More