Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Sabtu, 08 Des 2018, 05:55 WIB Humaniora
Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

voa

RATUSAN organisasi dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut.

"Kami melihat pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berjalan lambat dan terancam gagal karena masa kerja anggota DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir," ujar aktivis perempuan dari organisasi Perempuan Mahardhika Mutiara Ika Pratiwi di Jakarta, Kamis (6/12).

Menurut dia, apabila RUU PKS tidak disahkan pada tahun ini, proses pembahasan yang dilakukan selama empat tahun dalam Program Legislasi Nasional terancam harus diulang kembali mulai dari nol. Ika menjelaskan, RUU yang bisa menjadi payung hukum khusus penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual itu sudah terlalu lama dibahas dan tidak kunjung disahkan.

"Padahal, kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah dalam status darurat," imbuhnya.

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 25% dari 259.150 kasus pada 2016 menjadi 348.446 kasus pada 2017. Kasus kekerasan seksual mendominasi pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Diperkirakan, masih banyak lagi kasus kekerasan perempuan yang tidak terlaporkan.

Desakan senada juga disampaikan anggota Fatayat NU Wahidah Suaib. "Sekarang musim kampanye, pileg, pilpres, konsentrasi mereka (anggota DPR) tidak begitu utuh. Tolong anggota DPR tuntaskan amanat rakyat," katanya pada kesempatan sama.

Menurut Wahidah, saat ini dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap pe-rempuan, banyak korban yang membutuhkan perlindungan khusus. "Sementara, banyak kekosongan hukum yang belum mampu untuk penegakan kasus kekerasan seksual."

Karena itulah, hari ini ratusan organisasi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pengesahan RUU PKS akan turun ke jalan melakukan pawai akbar menuntut pengesahan RUU PKS. Terdapat 124 organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, dan aktivis pembela HAM yang tergabung dalam gerakan masyarakat tersebut.

Indonesia timur

Pemerhati sosial Maria Filiana Tahu mengatakan kuatnya seba-gian masyarakat dalam memegang hukum adat menjadi salah satu penyebab sulitnya mencari keadilan bagi perempuan di Indonesia bagian timur saat menjadi korban kekerasan.

"Di wilayah timur, ada kebiasaan menyelesaikan persoalan dengan denda. Bisa denda uang, ternak, atau tanah. Misal, terjadi eksploitasi seksual yang membuat seorang perempuan hamil, ini diselesaikan dengan denda sapi, tanah, atau uang, selesai," kata Maria pada jumpa pers jelang penyelenggaraan Konferensi Perempuan Timur (KPT) 2018, di Jakarta, Kamis (6/12). KPT 2018 akan digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Desember 2018.

Maria pun mendorong keberpihakan pemerintah terhadap para perempuan korban tindak kekerasan. "Undang-Undang KDRT sudah ada, tapi penegakannya masih belum merata sampai pelosok Indonesia. Percepatan pengesahan RUU PKS saya kira akan sangat membantu menekan tindak kekerasan," kata Filiana yang juga Ketua Panitia Bersama KPT 2018. (Ant/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More