Kasus korupsi Bupati Malang, KPK Dalami Aliran Dana

Penulis: Thomas Harming Suwarta Pada: Jumat, 07 Des 2018, 20:54 WIB Politik dan Hukum
Kasus korupsi Bupati Malang, KPK Dalami Aliran Dana

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 4 orang saksi sebagai kelanjutan kasus korupsi terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA 2011. Salah satu yang diperiksa adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang periode 2007-2012, Suwandi.

"Hari ini KPK memeriksa 4 saksi untuk tersangka RK (Rendra Kresna) dalam suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA 2011," kata Juru Bicara KPK Febridiansyah di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (7/12).

Selain Suwandi, KPK memeriksa Kontraktor Perusahaan Eryk Armando Talla, Ajudan Budiyono, serta seorang unsur swasta Ali Murtopo. "Dalam pemeriksaan ini KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan aliran dana yang diduga diterima RK sebagai Bupati Malang," paparnya.

Dalam kasus ini Bupati nonaktif Malang, Rendra Kresna ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan dua perkara tindak pidana korupsi pada 10 November lalu.

Bersama-sama dengan seorang swasta bernama Ali Murtopo, Rendra Kresna diduga melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi.

Bupati Malang tersebut diduga menerima suap dari tersangka Ali Murtopo sekitar Rp 3,45 miliar terkait dengan penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More