Kasus Korupsi IPDN Riau, KPK Konformasi Teknis Pembangunan Gedung

Penulis: Thomas Harming Suwarta Pada: Jumat, 07 Des 2018, 20:42 WIB Politik dan Hukum
Kasus Korupsi IPDN Riau, KPK Konformasi Teknis Pembangunan Gedung

FOTO ANTARA/Rosa Panggabean

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan terhadap kasus korupsi pembangunan tahap II gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Rokan Hilir, Riau dengan memeriksa sejumlah saksi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12).

Dalam pemeriksaan kali ini, KPK meminta keterangan dari enam saksi, yaitu Direktur PT. Mitra Perkasa Karunia, Bambang Hadi; Direktur PT. Dinamika Bagus Sentosa, Jeany Irawaty Hadi dan seorang pihak swasta Arry Aryadi.

Selain itu KPK juga memeriksa dua saksi dari unsur PNS Kementerian Dalam Negeri, Sri Kandiyati dan Eko Santoso. "Hari ini KPK memeriksa 1 saksi untuk tersangka BM dan 5 saksi untuk tersangka BRK dalam TPK pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kampus IPDN tahap II Rokan Hilir Provinsi Riau pada Kemendagri TA 2011," kata Juru Bicara KPK Febridiansyah di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (7/12).

Dalam pemeriksaan ini KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan teknis proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN tahap II Rokan Hilir Provinsi Riau. "Itu yang sedang kita dalami bagaimana tekbis proyek pembangunan gedung tersebut," paparnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom, mantan Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, dan senior Manager PT Hutama Karya, Bambang Mustaqim.

Ketiganya diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan orang lain atau korporasi dalam pembangunan gedung IPDN. Dalam proyek senilai Rp 91,62 miliar tersebut, diduga terjadi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More