Pekerja Konsultan Perlu Antisipasi Risiko Hukum

Penulis: (Ant/E-2) Pada: Jumat, 07 Des 2018, 23:15 WIB Ekonomi
Pekerja Konsultan Perlu  Antisipasi Risiko Hukum

Ist

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menganggap profesi konsultan rentan terjerat persoalan hukum. Karena itu, mereka harus berhati-hati ketika menangani klien.

“Untuk itu, perlu adanya pencerahan bagi para konsultan agar terhindar jerat hukum,” ujar Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Imam Hartawan pada Workshop Risiko Profesi Konsultan dan Perlindungannya di Jakarta, Jumat (8/12).

Dia memberi contoh hadiah yang diterima seorang konsultan dari klien lantaran puas atas kinerjanya. Hal itu, menurut Iman, rentan terjerat masalah hukum karena berkaitan dengan gratifikasi.

Menurut Imam, sebenarnya ada beberapa regulasi yang melindungi profesi konsultan. Pertama, Pa­sal 75 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

UU itu, kata dia, mengatur pertanggungja-waban secara profesional terhadap hasil layanan jasa konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan keahlian.

Kedua, UU 11/2014 tentang Keinsinyuran, yang mempertegas dampak hukum dari pelaksanaan profesi keinsinyuran. Antara lain kepastian hukum atas pelaksanaan profesi keinsinyuran, perlindungan kepada pengguna jasa keinsinyuran dengan cara memberikan jaminan kompetensi.

Selain itu, perlindungan hukum kepada para insinyur, perlindungan hukum kepada pengguna jasa akibat malapraktik, dan pemberian hak kepada pengguna untuk menolak hasil kegiatan insinyur yang tidak sesuai perjanjian.

“Kami butuh gambaran dan solusi kepada anggota terkait risiko hukum yang dihadapi oleh usaha konsultan di Indonesia,” lanjut dia.

Dengan informasi lengkap, sebutnya, setiap konsultan bisa mengetahui risiko hukum yang bisa timbul sewaktu-waktu. Di samping itu, konsultan bisa mengetahui bagaimana menekan risiko bia­ya hukum yang terus mengancam kelanjutan usaha mereka.

Selain itu, kata Imam, keberadaan asuransi juga termasuk regulasi perlindungan profesi konsultan.

“Inkindo dan penyedia perlindungan asu-ransi (professional indemnity) akan membantu agar ketersediaan perlin­dungan kepada para anggota bisa dipastikan dan mengurangi risiko yang akan timbul,” terang dia.

Asuransi tersebut menjamin biaya hukum (legal cost expenses) yang timbul selama proses tuntutan ganti rugi berjalan sesuai dengan keputusan lembaga berwenang. (Ant/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More