Pemerintah Atur Properti bagi Asing

Penulis: (Pun/E-1) Pada: Jumat, 07 Des 2018, 22:45 WIB Ekonomi
Pemerintah Atur Properti bagi Asing

MI/Zabur Karuru

MENTERI Agraria dan Tata ­Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengakui aturan pertanahan terkait dengan kepemilikan asing saat ini masih membuat sulit orang-orang asing yang ingin membeli properti di Indonesia. Selain terlalu rumit, regulasi yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Agraria yang disahkan pada 1960 itu tidak ramah investasi.  

Menteri Sofyan mengatakan UU tersebut sudah 58 tahun tidak mengalami perubahan, padahal saat ini perkembangan tentang hak-hak atas tanah sudah banyak berbeda dan berevolusi. Karena itu, ia berharap revisi UU tersebut, yang drafnya kini sedang digodok di DPR, dapat dirampungkan dan disahkan sebelum April 2019.

Sebagai informasi, Komisi II DPR tengah menyusun RUU tentang Pertanahan sebagai revisi atas UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

“Intinya, revisi itu untuk menyederhanakan, mengubah beberapa pasal dari undang-undang tersebut untuk mengakomodasi perkembangan yang ada  dan lebih menarik minat investor dan orang asing di sektor properti,” paparnya saat membuka diskusi mengenai kepemilikan properti oleh orang asing yang merupakan rangkaian kegiatan FIABCI Global Business Summit 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12).

Salah satu perubahan yang didorong ialah pemberlakuan status freehold untuk unit apartemen strata title. Adapun untuk kepemilikan tanah, orang asing hanya diberikan hak pakai, tapi dengan sistem perpanjangan yang lebih mudah, juga skema limitasi harga properti yang diperbolehkan dibeli orang atau investor asing.

Di tempat sama, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Perundang-undangan dan Regulasi, Ignesz Kemalawarta, mengatakan bahwa di luar soal status kepemilikan, sebenarnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah diterbitkan tiga regulasi yang memberi kelonggaran pembelian properti oleh orang asing.  Ketiganya ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015, PP No 29 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 23 Tahun 2016.

Menurut Ignesz, dalam regulasi tersebut  salah satunya diatur bahwa setiap pemegang visa, semua jenis visa, boleh membeli properti di Indonesia. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum tersosialisasikan sehingga tidak banyak orang asing yang tahu.

“Tentu nanti ada alurnya, misalnya bagi pemegang visa kunjungan 30 hari, 60 hari, atau 90 hari, kalau mau beli properti harus bagaimana, atau bagi mereka yang mau mengurus KITAS mesti bagaimana. Tapi intinya semua pemegang visa jenis apa pun bisa beli properti di sini,” cetusnya.

Karena itu, Ignesz menambahkan, REI akan memanfaatkan forum tahunan FIABCI untuk mengencangkan lagi sosialisasi ketentuan yang ada di tiga regulasi tersebut.

Dengan terbukanya kesempatan asing membeli properti di Indonesia, pasar pro-perti yang sempat melesu pada beberapa tahun terakhir bisa bergerak lagi. Dengan begitu, industri yang diyakini memberikan banyak multiplier effect bagi sektor lainnya itu dapat kembali tumbuh kencang. (Pun/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More