BI Butuh Data dari REI untuk Membuat Kebijakan

Penulis: (Ant/E-2) Pada: Jumat, 07 Des 2018, 22:30 WIB Ekonomi
BI Butuh Data dari REI untuk Membuat Kebijakan

MI/PANCA SYURKANI

BANK Indonesia mengajak Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) bertukar data dalam rangka memberikan gambaran mengenai stabilitas ekonomi makro untuk digunakan dalam mengeluarkan kebijakan moneter.

Pertimbangan itu, kata asisten Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, karena sektor properti memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro.

“Karena di dalamnya terdapat 170 industri dan subindustri pendukung. Kalau sampai sektor ini mengalami penurunan, tentunya juga berdampak turunnya ekonomi,” kata Filianingsih dalam penyelenggaraan Rakernas REI di Nuda Dua, Bali, Kamis (6/12).

Filianingsih mengatakan kerja sama pertukaran data ini sebagai implementasi penandatanganan MoU kerja sama kedua institusi untuk dilanjutkan melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lainnya.

“Data properti ini sangat penting, bagaimana kami bisa membuat kebijakan yang akurat kalau tidak ada data. Kebijakan ini nantinya juga sangat penting untuk mendukung usaha dan bisnis dari pengembang properti,” jelas Filianingsih.

Dia mengatakan, selain melakukan pertemuan antara pengurus REI dan Dewan Gubernur BI yang selama ini telah berjalan, juga direncanakan untuk mengoptimalkan peran REI di daerah dengan melibatkan kantor wilayah Bank Indonesia.

“Saya harap Bapak dan Ibu juga dapat berbagi data dengan kantor wilayah BI untuk memberikan gambaran yang lebih spasial per daerah,” ujar dia.

Filianingsih juga berkeinginan agar data survei properti ini dapat berasal dari seluruh kota dan provinsi. Dengan demikian, ekonomi bisa terhindar dari kerentanan.

Ia menambahkan, data yang sementara ini terdapat di 16 kota/provinsi itu akan memudahkan pihaknya dalam mengeluarkan kebijakan loan to value (LTV), apakah harus diperlonggar atau justru diperketat.

Filianingsih melihat kinerja properti 2018 cukup baik meskipun terdapat risiko dinamika global. Untuk di 2019 diperkirakan masih membaik dengan prediksi pertumbuhan 5% sampai 5,4%.

Selain itu, yang lebih menggembirakan lagi ialah NPL di sektor properti mengalami penurunan di 2018. (Ant/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More