Presiden: Pembangunan Infrastruktur Rekatkan Persatuan

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Jumat, 07 Des 2018, 20:02 WIB Politik dan Hukum
Presiden: Pembangunan Infrastruktur Rekatkan Persatuan

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

PEMBANGUNAN infrastruktur yang masif tak semata untuk kepentingan ekonomi, tetapi justru untuk keadilan masyarakat. Keadilan yang konsisten diusung pemerintah jadi upaya mendasar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang masih dililit kesenjangan antarwilayah.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu peserta Konferensi Mahasiswa Nasional 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/12).

"Untuk sambung menyambung bukan hanya urusan ekonomi, mobilitas barang dan orang saja, bukan. Negara dengan 17.000 pulau, membutuhkan, antara lain, bandara, pelabuhan, jalan. Ini juga akan mempersatukan kita, kalau tidak ada konektivitasnya antarprovinsi, mana bisa kita bersatu seperti ini," imbuhnya.

Jokowi pun memberikan gambaran bahwa terjadi disparitas infrastruktur yang ada di Jawa dan Papua. Pada 4 tahun lalu, dibutuhkan waktu empat hari dari Wamena ke Nduga yang berjarak sekitar 200 kilometer. Perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki karena tidak ada infrastruktur jalan.

"Nggak bisa dibayangkan, di tengah hutan belantara. Jangan bayangkan yang di sini saja yang aspalnya mulus jarak 120 kilometer bisa tiga jam. Bayangkan di sana. Di Wamena dulu bensin 60 ribu per liter, kalau hujan bisa 100 ribu. Bisa dibayangkan rasanya seperti itu?" tandas Kepala Negara.

Jika memakai logika sebagai politisi, sambungnya, Presiden mengatakan bakal memilih membangun infrastuktur di Jawa. Alasannya, kalkulasi politik dan ekonominya lebih mudah dan cepat. "Tapi negara kita itu dari Sabang sampai Merauke. Miangas sampi pulau Rote, dan saya sudah datangi semuanya, kondisi disparitas sangat berbeda sekal," tandas mantan Wali Kota Solo itu.

Seusai infrastruktur, ia menambahkan, pemerintah memasuki tahapan besar pembangunan SDM. Ini akan diaktualisasikan di RAPBN 2019. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More