Lima Daerah Baru Masuk Sepuluh Kota Paling Toleran

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Jumat, 07 Des 2018, 19:20 WIB Politik dan Hukum
Lima Daerah Baru Masuk Sepuluh Kota Paling Toleran

MI/ BARY FATHAHILAH

KETUA SETARA Institut Hendardi mengatakan pemetaan indeks kota toleran di Indonesia ini sebagai upaya memicu pemerintah daerah dan masyarakat untuk hidup dalam iklim yang toleran. Hendardi juga mengatakan indeks kota toleran tersebut tak bermaksud untuk menjelekkan kinerja pemerintah daerah.

"Kami merangsang dari acara semacam ini untuk membuat kota lain berkompetisi dan berlomba meraih kemenangan itu. Bukan semata memberi nilai, tapi memicu," kata Hendardi di acara penyerahan penghargaan Indeks Kota Toleran di Ashley Hotel, Jakarta, Jumat (7/12).

Selain memicu, Hendardi juga mengatakan indeks kota toleran dibutuhkan agar pemda mampu menghadirkan solusi demi terciptanya kota yang toleran. Ia mengatakan ada beberapa kota yang sebelumnya belum masuk deretan atas, mampu naik ke 10 besar lantaran memiliki komitmen menciptakan kota yang toleran.

Melalui hasil penilaian SETARA Institut, terdapat lima daerah baru yang menduduki 10 peringkat teratas, yakni Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, dan Surabaya.

"Sekali pun masih berputar di kota-kota itu saja, tapi jika dibaca lagi ada peningkatan dengan adanya kota lain. Memang kembali lagi karena kondisi masing-masing kota. Jika 10 kota terpilih ini kembali masuk, kebetulan sedang tidak banyak persoalan," kata Hendardi.

Mengenai persoalan di daerah, Hendardi mengatakan DKI Jakarta cukup menanggung beban beban terkait aksi yang bisa mengikis nilai toleransi. Hasilnya di daftar indeks, DKI Jakarta menempati posisi tiga terbawah.

"Seperti DKI Jakarta itu pusat kekuasaan dan pemerintah, Segala macam dinamika politik di sini. Jakarta tidak mudah menjadi kota yang toleran," tandas Hendardi.

Kendati demikian, Hendardi meyakini semua pemimpin di daerah, khususnya DKI Jakarta memiliki keinginan untuk mewujudkan toleransi di daerah. Akan tetapi, hal tersebut, menurut Hendardi terhambat dengan sejumlah peristiwa atau kondisi yang masih terindikasi aksi intoleransi.

"Bukan tidak ada pemimpin yg berusaha menjadi kota toleran. Namun ada hambatannya. Seperti Aksi yg bersinggungan dengan politik identitas masih terjadi . Dalam penelitian kami, aksi kekerasan yang menyangkut identitas mendapat rapor merah, termasuk Jakarta," kata Hendardi.

Selain itu, dalam melakukan penilaian, Hendardi mengatakan SETARA Institut juga melihat kondisi di daerah, terutama mengenai kondisi perpolitikan di daerah tersebut.

"Tentu saja Pilpres pilkada kemarin itu sangat berpengaruh terhadap penilaian indeks toleransi, khususnya di Jakarta. Dan belum lagi berbagai reuni kemarin yang punya pengaruh terhadap indeks. Apalagi ada tampilan kekerasan dalam politik identitas, yakni agama dan suku," kata Hendardi.

Meski demikian, Hendardi meyakini di beberapa daerah memiliki upaya untuk mengatasi masalah terkait dengan politik identitas yang seringkali terjadi di daerah.

"Contohnya Manado, ada peristiwa FPI kemarin. Sekalipun ada peristiwa itu, tapi bisa diatasi dengan baik," kata Hendardi.

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, jika berkaca pada struktur masyarakat yang heterogen, DKI Jakarta yang memiliki karakter daerah yang sama sebaiknya melihat Kota Bekasi. Ia mengatakan masuknya Bekasi di posisi 6 mengindikasikan kemajemukan bisa melahirkan nilai toleransi antarwarga masyarakat.

"Sebagai daerah penyangga Jakarta ini menarik. Kota yang jeterogen, sama dengan Jakarta, tapi bisa masuk 10 kota toleran. Ini menarik. Jakarta harus belajar dari kota Bekasi," kata Hendardi.

"Selain itu, mungkin ada andil dari wali kota dan pemda yang punya pemahaman toleransi yang tinggi," tandas Hendardi. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More