Pemerintah Siapkan Perpres Audit Teknologi

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Jumat, 07 Des 2018, 19:20 WIB Humaniora
Pemerintah Siapkan Perpres Audit Teknologi

DOK KEMENTRIAN DIKTI

KEBIJAKAN mengenai audit teknologi yang terintegrasi secara nasional bakal segera rampung. Sistem yang diatur melalui peraturan presiden itu akan berfungsi sebagai instrumen dalam menata kemandirian teknologi, inovasi, penguatan struktur industri, dan keamanan nasional serta perlindungan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Jumain Appe dalam diskusi bertajuk 'Urgensi Audit Teknologi untuk Menghadapi Industri 4.0' di Jakarta, Jumat (7/12).

Menurutnya, peranan audit teknologi kini kian penting di era revolusi industri 4.0. Pasalnya, pemanfaatan teknologi bakal semakin merebak ke segala lini. Audit sebagai mekanisme kontrol dan pengaturan dibutuhkan.

"Melalui peraturan presiden tersebut, nantinya akan dibentuk forum nasional yang bakal mengarahkan kebijakan teknologi. Forum bakal dibentuk Menristekdikti dan beranggotakan pemimpin kementerian terkait. Rancangan perpres telah melalui proses harmonisasi sehingga kita berharap akan segera ditetapkan," kata Jumain.

Ia memaparkan urgensi audit teknologi pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk peningkatan daya saing. Audit teknologi, lanjutnya akan berdampak signifikan jika dapat dilaksanakan secara lintas sektor baik di pusat maupun daerah namun tetap terintegrasi melalui forum. Dalam rancangan perpres, kata Jumain, lingkup audit menyasar lembaga pemerintahan secara khusus dan sukarela pada dunia usaha.

"Misalnya di bidang pertahanan dan keamanan, nanti bisa dibentuk forum untuk tentukan audit teknologi di bidang tersebut saat ini kondisinya seperti apa dan arah potensi pengembangan ke depannya," jelasnya.

Ia memaparkan fungsi audit teknologi ialah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan teknologi yang dimiliki sebuah lembaga. Kemudian untuk mengukur kinerja teknologi, peningkatan produktivitas, peningkatan efektivitas dan efisiensi. Lalu kesesuaian dengan standar dan rencana.

Kemudian melakukan identifikasi risiko-risiko penguatan teknologi dan mencegah kerugian akibat penggunaan teknologi. Lalu perencanaan pengembangan sistem dan perbaikan kelemahan. Terakhir investigasi atau mengungkap fakta terkait dengan suatu kejadian yang membahayakan keselamatan atau keamanan.

"Seperti investigasi kecelakaan pesawat maupun lalu lintas, audit teknologi juga masuk ke area tersebut," imbuh Jumain.

Adapun ruang lingkup audit teknologi mencakup peralatan fisik, teknologi yang melekat pada manusia seperti pengetahuan, keahlian, kebijakan, kreativitas, dan pengalaman. Kemudian teknologi yang melekat pada peranti lunak atau dokumen. Terakhir teknologi yang melekat pada institusi yang terdiri dari praktek manajemen dan organisasi.

Menurut Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) Hammam Riza, audit teknologi perlu menyeluruh tidak hanya pada komponen teknis tapi juga menyasar pada isu kompetensi dan integritas sumber daya manusia.

Ia mengatakan hal itu berkaca dari kasus bocornya keamanan KTP elektronik yang baru-baru ini terungkap. Menurutnya, kebocoran terjadi karena faktor komponen manusia.

"Kerentanan terhadap sistem secara keseluruhan harus dipetakan melalui audit teknologi. Apakah terjadi kebocoran, iya nyatanya. Bukan hanya audit teknologi yang diperlukan tapi sistem yang juga didalamnya terdapat people process," ucapnya.

Sementara itu, mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengingatkan pengembangan teknologi di era revolusi 4.0 saat ini perlu direspons dengan strategis. Perlu diidentifikasi dan dirumuskan sektor apa saja yang yang bakal digenjot untuk meningkatkan daya saing.

"Seperti saat ini pemerintah gencar membangun infrastruktur untuk pemerataan ekonomi itu sangat penting. Kuncinya bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk lakukan penetrasi penetrasi pasar, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa audit teknologi." (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More