Persoalan Papua Perlu Ditangani Secara Terpadu

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 07 Des 2018, 18:42 WIB Politik dan Hukum
Persoalan Papua Perlu Ditangani Secara Terpadu

MI/Bary Fathahilah

KETUA Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mendorong pemerintah untuk menangani persoalan di Papua secara terpadu, serta melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pernyataan Kiki merujuk insiden pembantaian yang menimpa puluhan warga sipil dan prajurit TNI di Kabupaten Nduga, Papua, pada Minggu (2/12). Menurut dia, aksi keji tersebut bukan dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) melainkan Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM).

"Kehadiran OPM (Organisasi Papua Merdeka) semula dilatari oleh masalah keadilan sosial yang belum baik, kemudian bergulir tidak terkendalikan sehingga kini sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit," ujar Kiki, Jumat (7/12).

Baca juga: Santunan Korban Penembakan di Papua Masih Dihitung

Ia mengemukakan, GSB-OPM punya tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka juga sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata.

Kiki menilai kehadiran kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI, serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai kelompok kombatan yang wajib ditumpas secara militer.

"Pengurus Pusat PPAD berharap peristiwa serupa tidak boleh terjadi Iagi di kemudian hari. Penangan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya." tandasnya.

Pun operasi oleh militer sedianya dilakukan secara terukur berdasarkan hukum humaniter dan azas operasi lawan gerilya. Operasi penanganannya juga perlu mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.

"Kami mendorong pemerintah untuk mendayagunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur didaerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM, serta melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komprehensif," tandasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More