Demokrasi Inklusif Membutuhkan Peran Semua Pihak

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Jumat, 07 Des 2018, 18:29 WIB Politik dan Hukum
Demokrasi Inklusif Membutuhkan Peran Semua Pihak

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

DALAM penutupan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11, Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menegaskan pentingnya demokrasi yang inklusif bagi semua orang. Serta, urgensi peran aktif dari semua pihak untuk mendorong pencapaian.

“Untuk mencapai demokrasi yang inklusif, partisipasi semua pemangku kepentingan sangat penting, khususnya bagi sektor swasta, pemuda dan perempuan,” ujar Fachir dalam keterangan resmi, Jum'at (7/12).

Penerapan demokrasi saat ini masih mendapat tantangan dalam berbagai hal. Indonesia pun mengajukan Demokrasi Inklusif untuk menjawab tantangan tersebut.

“Demokrasi yang inklusif adalah demokrasi yang menyatukan, bukan memisahkan, memberi harapan, bukan menakutkan, serta memberdayakan, bukan justru melemahkan,” imbuh Fachir.

Sebagai satu upaya yang terus menerus, demokrasi tidak bisa hanya dijadikan ukuran keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu sendiri tidak bisa dinilai dari keadaan ekonomi suatu negara dan demokrasi adalah pekerjaan bersama karena membutuhkan rasa hormat, pengakuan, kemitraan dan inklusivitas.

“Demokrasi membutuhkan penghormatan, pengakuan, dan inklusivitas,” ungkapnya.

BDF ke-11 telah dilaksanakan selama 2 hari (6-7 Desember 2018) dan mengeluarkan berbagai rekomendasi yang dihasilkan baik dari diskusi panel utama ataupun forum lain yaitu Bali Democracy Student Conference (BDSC) ke-2 dan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) pertama.

Faith Fore, salah satu peserta BDSC ke-2 asal Zimbabwe berkesempatan menyampaikan rekomendasi yang telah dihimpun dari diskusi selama dua hari. BDSC ke-2 yang dihadiri oleh 137 pelajar dari 58 negara tersebut secara khusus mengajak kaum muda untuk mengedepankan pendidikan, peningkatan partisipasi dalam politik dan kepentingan masyarakat, toleransi, dan kesetaraan gender. Selain itu, para kaum muda juga diajak untuk tanggap dengan perubahan di bidang teknologi dan mampu memanfaatkannya untuk menyalurkan energi, gagasan, dan kreativitas ke dalam inovasi demi kebaikan bersama.

“Generasi muda penuh dengan energi, ide dan kreativitas. Energi dan dorongan untuk perubahan ini harus disalurkan secara produktif melalui inovasi dan peningkatan untuk perbaikan di lingkungan sekitar mereka,” ungkap Faith Fore saat membacakan hasil dan rekomendasi dari BDSC ke-2.

Sementara itu, mewakili BCSMF adalah Ahmad Jauhar sebagai Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia, DAN Priyangga Hettiarachi, dari Wetminster Foundation for Democracy dari Sri Lanka. BCSMF sendiri dihadiri oleh 100 peserta dari 10 negara.

Isu-isu yang dibahas dalam BCSMF terbagi menjadi beberapa pokok bahasan utama. Democracy Disfigured yang membahas di antaranya migrasi, populisme, politik identitas, dan korupsi; Public Sphere Captured yang membahas hoax, sensationalisme, dan kebiasan dalam politik; The State, Regional, and Global Changing Contours yang membahas keadaan demokrasi di seluruh dunia; serta Reconfiguring Democracy and the Prospects for Prosperity yang menggali keterkaitan demokrasi dan kesejahteraan.

BCSMF selanjutnya mendorong pembentukan narasi terkait demokrasi yang dapat dipahami oleh semua pihak sehingga dapat membantu mencegah polarisasi dan populisme yang dapat memicu konflik horizontal. Selain itu, BCSMF juga mendorong dibentuknya institusi yang demokratis, penanaman demokrasi dalam mekanisme domestik, pembentukan lembaka think-tank serta mendorong kolaborasi inklusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Kolaborasi ini harus bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil dan media, dan sektor swasta, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang merangkul semua,” tutur Priyangga Hettiarachi saat membacakan hasil dan rekomendasi dari BCSMF. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More