Polisi Belum Terima Laporan Jual-Beli Blanko E-KTP

Penulis: Antara Pada: Jumat, 07 Des 2018, 17:31 WIB Politik dan Hukum
Polisi Belum Terima Laporan Jual-Beli Blanko E-KTP

ANTARA FOTO/Reno Esnir/

POLDA Metro Jaya belum menerima laporan terkait dugaan jual-beli blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-E) secara daring.

"Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan E-KTP," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (7/12).

Baca juga: Kemendagri Bantah Sistem Pengamanan KTP-E Jebol

Argo menyatakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga belum menerima laporan terkait penjualan blanko KTP elektronik secara daring dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. "Nanti kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari temuan tersebut," ucap Argo.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya menangapi aduan penjualan blanko KTP elektronik pada 4 Desember 2018.

Perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai pelapor menjerat pelaku melalui pasal mengenai perdagangan atribut administrasi kependudukan, yaitu Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan penjualan blanko KTP elektronik dilakukan oknum NI berdasarkan hasil identifikasi awal diduga yang bersangkutan kerabat mantan pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Bahtiar menuturkan pihaknya telah melaporkan dugan tindak pidana tersebut ke Polda Metro Jaya. "Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial 'NI' yang mencuri Blanko KTP-el, sekitar bulan Maret 2018 karena pada tanggal 13 Maret 2018 blanko KTP-el diserahkan ke daerah dan blangko tersebut dicoba dijual sekarang," ujarnya. (Ant/OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More