Ini Cara Pemprov DKi Tangani PKL

Penulis: Ferdian Ananda Majni Pada: Jumat, 07 Des 2018, 17:27 WIB Megapolitan
Ini Cara Pemprov DKi Tangani PKL

Koresponden/Yanurisa Ananta

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Yani Wahyu, mengatakan pihaknya memahami dengan baik terkait arahan Gubernur Anies Baswedan dalam penangganan PKL. Mereka mengaku punya strategi khusus dalam penangganan PKL tanpa mengusir.

"Bahasanya bukan ngusir, tetapi melakukan penegakan dan penindakan hukum," kata Yani Wahyu kepada Media Indonesia, Jumat (7/12).

Baca juga: PKL Masih Ramai Berjualan di Bawah Skybridge Tanah Abang

Ia menegaskan dalam aturan harus tetap dijalankan agar tercipta suasana dan kondisi nyaman, lancar serta tertib di Jakarta. "Jadi tujuannya akhir bagaimana pemerintah pusat dan daerah maupun kegiatan masyarakat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan tidak terganggu," sebutnya

Menurutnya, ketertiban menjadi tugas pokok yang wajib dijalankan Satpol PP, sehingga mereka mendapatkan mandat khusus seperti halnya SKPD lainnya. "Sama halnya dengan pendidikan, kesehatan dan ketertiban termasuk dalam urusan wajib yang harus ditegakkan. Sama derajatnya, sekarang hukum harus ditegakkan tetapi dengan cara-cara bertindak dengan benar," paparnya.

Dalam penanganan PKL, Yani memastikan, masyarakat perlu diayomi sehingga dibutuhkan upaya strategis agar hukum tetap ditegakkan dan masyarakat tetap tertib.

"Dengan cara bagaimana, tentunya dengan prosedur yang sudah ada, baik melakukan imbauan, sosialiasi, membuat pemahaman kepada masyarakat, melakukan pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan preventif, melakukan patroli, penjagaan, floating petugas di titik yang rawan terhadap keamanan dan ketertiban umum," lanjutnya.

Ketika proses preventif dan preemtif sudah dilakukan tentu tahapan selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum agar tujuannya tercapai. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More