Negara Jangan Kalah dengan Teror KKB

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Jumat, 07 Des 2018, 16:39 WIB Politik dan Hukum
Negara Jangan Kalah dengan Teror KKB

MI/PANCA SYURKANI

TNI dan Polri harus bersinergi penuh menangani kasus penembakan di Papua. Keduanya dianggap memiliki tugas dan peran untuk menyelesaikan masalah itu.

"Peristiwa ini menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh Pemerintah," ujar Arwani Thomafi, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat (7/12).

Baca juga: Pembangunan Trans-Papua Tetap Dilanjutkan

Arwani mengatakan, motif penyerangan itu sudah bukan lagi kriminal biasa, tapi membuat teror bagi keamanan nasional dan ancaman terhadap NKRI. Menurut dia, aparat harus tegas dan penyerangan ini harus dihentikan. Ia berharap, negara tidak kalah oleh teror gerombolan bersenjata yang mengancam NKRI.

"Perlu pelibatan secara maksimal aparat TNI. Meski tidak mengesampingkan peran Polri dalam pemulihan keamanan di Papua. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa eksistensi gerakan separatis di Papua masih ada," ujar Arwani.

Pihaknya mendorong Polri dan TNI untuk meningkatkan pengamanan khususnya di daerah zona merah, terutama di tempat-tempat proyek startegis di yang memiliki potensi kerawanannya tinggi. Kejadian yang menimpa pekerja Istaka Karya harus menjadi sinyal untuk meningkatkan kewaspadaan.

Badan Intelejen Keamanan (Baintelkam) Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) juga didorong untuk meningkatkan deteksi dini khususnya di daerah-daerah rawan keamanan. Lebih lanjut kata dia, peristiwa itu tidak boleh membuat surut niat baik pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan di Papua dan daerah-daerah lain.

"Tentu dengan jaminan aparat keamanan, agar peristiwa serupa tidak terjadi terhadap pekerja yang tengah membangun infrastruktur di Papua. Harus ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi semua pekerja dan juga masyarakat di Papua," tutur Arwani. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More