Jaksa Agung: PK Tidak Menangguhkan Eksekusi Buni Yani

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 07 Des 2018, 15:56 WIB Politik dan Hukum
Jaksa Agung: PK Tidak Menangguhkan Eksekusi Buni Yani

DOK PUSPENKUM

RENCANA eksekusi terhadap terhadap terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani, dilakukan setelah Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, mengirimkan salinan putusan kasasi kepada Korps Adhyaksa.

Eksekusi pun tetap dilakukan meski terdakwa nantinya mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada MA. "Karena PK itu tidak menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali pidana mati," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/12).

Ia mengemukakan, tim penuntut pada assisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga sudah memberikan laporan bahwa PN Bandung belum menerima salinan putusan kasasi dari MA. Dalam kasus itu MA menolak kasasi yang diajukan terdakwa.

"Jadi kita harus pasti betul memastikan bagaimana bunyi putusannya. Apalagi yang kami dengar bahwa MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Buni Yani," ujarnya.

Buni Yani divonis penjara 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung melalui banding dan permohonan kasasi terdakwa.

Prasetyo berharap nantinya tidak ada pihak-pihak yang menyebut adanya upaya penzaliman, kriminalisasi, dan konspirasi dari badan peradilan, apalagi sampai dikaitkan dengan perhelatan pesta demokrasi. Korps Adhyaksa memastikan kasus Buni Yani murni pelanggaran hukum.

"Tidak benar polisi, jaksa, dan Mahkamah Agung melakukan hal yang menyimpang. Semuanya dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan dan kaitannya dengan proses penegakkan hukum," tandasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More