Kejaksaan Percepat Penuntasan Kasus Bahar Smith

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 07 Des 2018, 15:34 WIB Politik dan Hukum
Kejaksaan Percepat Penuntasan Kasus Bahar Smith

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

KORPS Adhyaksa berencana mempercepat penuntasan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan tersangka Bahar bin Smith. Jika proses penyidikan lancar, maka perkara itu diperkirakan rampung sebelum perhelatan pesta demokrasi mendatang.

"Kasus itu tergantung bagaimana penyidikan dari kepolisian. Kalau nanti berkasnya sudah kami terima, ya pasti langsung kita teliti," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/12).

Baca juga: Kejaksaan Terima 2 SPDP Tersangka Bahar Smith

Menurut dia, tim jaksa peneliti akan ditunjuk apabila berkas tahap pertama sudah dilimpahkan penyidik Polri. Jika berkas itu dinyatakan lengkap (P21), selanjutnya jaksa akan menunggu pelimpahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

"Kita tunggu bagaimana penyerahannya tersangka dan barang bukti itu. Kemudian kita pelajari lagi, lalu menyusun surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan." tandasnya.

Prasetyo membeberkan pihaknya tidak memiliki target tertentu dalam menangani kasus tersebut. Namun, diakuinya kejaksaan tetap memegang prinsip dalam KUHAP ketika menyelesaikan sebuah perkara, yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Smith menyandang status tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Bareskim Polri, Gambir, Jakarta, pada Kamis (7/12) malam. Kasus ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo saat ceramah di Palembang, itu dilaporkan oleh Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin.

Smith juga meradang setelah diadukan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait ceramah Bahar yang beredar di media sosial. Dalam video yang sempat viral itu, Smith dinilai sangat jelas menghina presiden dan bukan sebatas menyampaikan kritik. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More