Kejaksaan Terima 2 SPDP Tersangka Bahar Smith

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 07 Des 2018, 14:46 WIB Politik dan Hukum
Kejaksaan Terima 2 SPDP Tersangka Bahar Smith

ANTARA

JAKSA Agung HM Prasetyo mengemukakan pihaknya sudah menerima dua surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus penyebaran ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bahar bin Smith. SPDP tersebut dikirimkan oleh penyidik Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

"SPDP sudah kita terima dan bahkan dicantumkan penyebutan tersangka. Kita tunggu saja proses hukum penyidikan oleh penyidik Polri karena ada 2 SPDP di sini, yaitu dari Bareskrim kepada Jampidum dan dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI," ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/12).

Baca juga: Bahar bin Smith Ditetapkan Jadi Tersangka

Menurut dia, teknis pelimpahan perkara ke meja hijau belum bisa diputuskan, apakah bakal digabungkan atau tidak. Maklum, waktu pelaporan kasus tersebut dinilai berdekatan, begitu pula dengan jenis perkaranya.

"SPDP itu sama-sama mencantumkan nama tersangka. Artinya, itu mereka melakukan hate speech yang kebetulan kepada (diarahkan) kepada Presiden. Nah, kasus itu tentu harus segera dituntaskan." tandasnya.

Smith menyandang status tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Bareskim Polri, Gambir, Jakarta, pada Kamis (6/12) malam. Kasus ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo saat ceramah di Palembang, itu dilaporkan oleh Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin.

Smith juga diadukan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait ceramah Bahar yang beredar di media sosial. Dalam video yang sempat viral itu, Smith dinilai sangat jelas menghina presiden dan bukan sebatas menyampaikan kritik. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More