Pendamping Bansos Bisa Jadi Pegawai Pemerintah

Penulis: (Ind/H-1) Pada: Jumat, 07 Des 2018, 05:45 WIB Humaniora
Pendamping Bansos Bisa Jadi Pegawai Pemerintah

Koresponden/BAYU ANGGORO

SUMBER daya manusia (SDM) pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai kesempatan menjadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Peluang tersebut muncul setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Oleh karena itu, keberadaan PP tersebut memberikan kepastian hukum kepada pelaksana PKH yang selama ini bekerja dalam ikatan kontrak dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, untuk bisa menjadi PPPK, ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, pelaksana PKH harus mengikuti seleksi administrasi dan kompetensi.

Menurutnya, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Di dalamnya, diatur kriteria menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui PPPK, antara lain ada pembatasan usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Selain itu, pelamar tidak pernah dipidana dan juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

"Dengan adanya PP tersebut, untuk bisa menjadi ASN nantinya bisa melalui dua jalur perekrutan, yakni seleksi pegawai ASN atau PPPK," kata Harry melalui keterangan tertulis.

Sejak 2017 Kemensos terus merekrut, menggaji, dan memberikan jaminan sosial SDM PKH. Anggaran untuk SDM PKH pada 2019 ditetapkan Rp1,4 triliun. Akan ada 39 ribu SDM PKH yang diproses menjadi PPPK.

Total jumlah SDM PKH saat ini tercatat 39.566 orang dengan formasi 7 orang koordinator regional, 62 koordinator wilayah, 128 administrator database provinsi, 531 koordinator kabupaten/kota, 408 pekerja sosial supervisor, 2.095 administrator database kabupaten/kota, 34.552 pendamping sosial PKH, 1.697 pendamping PKH akses, 75 asisten pendamping PKH, dan 11 orang asisten pendamping PKH akses.

"Kemensos siap karena anggaran untuk honor sudah ada. Bahkan, untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sudah ada sejak 2017," kata Harry.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More