Tempat Ibadah Sasaran Pemasangan APK

Penulis: (RF/YH/AD/N-1) Pada: Jumat, 07 Des 2018, 03:50 WIB Nusantara
Tempat Ibadah Sasaran Pemasangan APK

ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribad

HASIL inventarisasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang didapati sejumlah alat peraga kampanye (APK) sengaja dipasang di sejumlah tempat terlarang. Dari hasil inventarisasi Bawaslu setempat, beberapa APK dipasang di tempat ibadah, jalan protokol, fasilitas umum, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.

Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal, Bawaslu Pangkalpinang, Luksin Siagian, mengatakan menurut PKPU No 23 Tahun 2018, tempat-tempat tersebut merupakan yang dilarang dipasangi APK. Disebutkan, jumlah APK yang melanggar dipasang di jalan protokol ada 3 pelanggaran, sedangkan yang di fasilitas umum ditemukan ada 33 pelanggaran.

Untuk sementara, kata Luksin, Bawaslu masih menginventarisasi jumlah pelanggarannya dan belum melakukan penindakan. “Setelah kita inventarisasi, evaluasi, dan diplenokan nantinya akan kita sampaikan surat peringatan yang intinya kita minta untuk diperbaiki ataupun dipindahkan. Tapi, kalau sudah kita peringatkan tetap tidak diindahkan, nanti kita tertibkan,” ujar dia.

Bawaslu Kota Pangkalpinang, kemarin, menggelar rapat kerja teknis terkait dengan pengawasan metode kampanye Pemilu 2019. Luksin menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memberikan peng­arahan serta pemahaman tugas pengawas pemi­lu di lapang­an. “Kita minta di lapangan teman-teman harus melakukan fungsi pengawasan yang benar, menginventarisasi apa saja yang menjadi pelanggaran APK dan kampanye di lapangan, tentunya yang sesuai aturan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Erma Wardison, pemasangan APK harus sesuai dengan zona dan aturan yang telah ditetapkan di PKPU. “Penentuan zona ini agar ke depannya pemasangan APK tidak menimbulkan masalah dan tidak menggangu proses pelaksanaan pesta demokrasi, pilpres dan pileg,” kata Erma, kemarin. (RF/YH/AD/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More