Banyak Kades Tersangkut Dana Desa

Penulis: (JI/N-1) Pada: Jumat, 07 Des 2018, 03:45 WIB Nusantara
Banyak Kades Tersangkut Dana Desa

MI/Seno

SEJUMLAH kepala desa (kades) di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, diduga tersangkut masalah hukum terkait dengan penyalahgunaan wewenang anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Saat ini, mereka sedang ditangani aparat penegak hukum.

“Mereka tersandung masalah karena tidak hati-hati,” ujar Bupati Tegal, Umi Azizah, saat memimpin Deklarasi Damai bersama Calon Kepala Desa se-Kabupaten Tegal yang hendak mengikuti Pilkades Serentak Gelombang II 2018, di Pendapa Amangkurat, Pemkab Tegal, kemarin. Umi menyebut jika sudah menjadi kades, memang sangat rentan dengan masalah. Karena ketika menerima suap atau menyalahgunakan wewenang sedikitnya Rp10 ribu, dipastikan bisa terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Untuk itu, Umi menyarankan kepada seluruh calon kades yang nantinya terpilih agar berhati-hati. “Kemenangan harus disyukuri dengan doa karena jabatan kades amanah yang harus diwaspadai,” pesannya. Umi mengingatkan calon kades harus menghindari niat buruk setelah terpilih nanti. Jangan berharap bisa memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran dari pemerintah karena itu bisa menjerumuskan dirinya sendiri ke penjara.

Bagi calon kepala desa yang ingin suaranya banyak supaya tidak menghambur-hamburkan uang hingga miliaran rupiah. Karena jika sudah menjabat nanti, mereka akan berpikir bagaimana caranya modal itu bisa kembali. “Sebaiknya tawarkan program dan visi-misi yang bisa memajukan desa. Insya Allah, masyarakat akan memilihnya,” pesannya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal, Bambang Kusnandar Aribawa, membenarkan jika ada belasan kades di Kabupaten Tegal yang terjerat hukum. Mereka diadukan masyarakat karena disinyalir melakukan penyalahgunaan wewenang. Baik penyalahgunaan anggaran dari pemerintah maupun lainnya.

“Yang kami tangani baru satu kepala desa, tapi ada yang ditangani polres, dan belum dilimpahkan ke kita,” terang Aribawa. Ditambahkan, aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tegal yang diadukan ke inspektorat pada 2018 mencapai 49 kasus.

Dari jumlah tersebut, ada sejumlah kasus yang menyangkut kades. Jumlahnya lebih dari 10 kades yang diadukan. Sebanyak 49 kasus itu jumlah total, termasuk PNS, kades, dan perangkat desa. “Tapi kalau yang kades, di bawah 20 orang,” jelasnya. (JI/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More