77.503 Warga belum Rekam Data KTP-E

Penulis: (KG/J-1) Pada: Jumat, 07 Des 2018, 04:10 WIB Megapolitan
77.503 Warga belum Rekam Data KTP-E

ABDUS SYUKUR /koresponden

SEBANYAK 77.503 warga Kota Depok dari total 1.352.092 warga wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) hingga kini belum memiliki KTP elektronik (KTP-E). Pasalnya, hingga kini mereka belum merekam identitas untuk KTP-E dengan berbagai alasan.

"Ada sekitar 77.503 yang belum merekam. Alasannya, karena tak ada waktu mengurus karena bekerja atau sekolah di luar negeri, pindah ke daerah tapi tidak melaporkan, dan warga yang berusia lanjut. Sebagian sedang menjalani proses hukum yang sedang berjalan," kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Henry Mahawan, kemarin.

Untuk yang sedang menjalani proses hukum, kata Henry, saat ini ada 950 warga Kota Depok yang tengah mendekam di rumah tahanan (rutan) kejaksaan dan kepolisian. "Ada 950 tahanan yang belum merekam data KTP-E," ucapnya.

Secara keseluruhan, sambungnya, warga yang belum memiliki KTP-E itu terancam tidak bisa menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang digelar secara serentak pada 17 April 2019.

Oleh sebab itu, untuk mengejar target agar warganya memiliki KTP-E, Disdukcapil Kota Depok melayani pembuatan KTP-E dengan mendatangi warga secara langsung.

"Kalau tidak demikian, target tak tercapai dan tidak bisa memggunakan hak pilih sebagai warga negara pada pilpres dan pileg," imbuhnya.

Setelah perekaman data KTP-E terhadap 950 tahanan di rutan, lanjut Henry, pihaknya melanjutkan perekaman terhadap 76.557 di 63 Kelurahan 11 kecamatan.

Pada perekaman data KTP-E itu, Disdukcapil bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

"Disdukcapil dan KPU akan keliling setiap hari dari kelurahan satu ke kelurahan lainnya sebelum Pilpres dan Pileg 17 April 2019.

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More