Pemerintah Daerah Jadi Motor Penggerak Hadapi Perubahan Iklim.

Penulis: Indrastuti Pada: Kamis, 06 Des 2018, 20:50 WIB Humaniora
Pemerintah Daerah Jadi Motor Penggerak Hadapi Perubahan Iklim.

ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

INTEGRASI program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah dengan perencanan yang matang menjadi kunci dalam meraih tujuan pembangunan berkelanjutan dan langkah untuk menghadapi perubahan iklim.

Kesimpulan ini diperoleh dalam talkshow yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia pada Kamis (6/12) dalam konferensi iklim PBB COP 24 UNFCCC bertema 'Local Government initiatives in a climate change action'.

Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo menyatakan perubahan iklim telah berdampak pada wilayahnya. Salah satunya adalah Danau Limboto yang mengecil, dari 7.000 hektare menjadi hanya 3.000 hektare.

Berdasarkan penelitian dari Institut Pertanian Bogor, indeks risiko bencana Kabupaten Gorontalo besar, yakni ancaman gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, dan abrasi. Curah hujan juga meningkat dari 5.000 mm per tahun pada 2015 menjadi 7.000 mm per tahun pada 2017.

"Pemerintah daerah melakukan rencana aksi adaptasi yang terintegrasi dalam perencanaan daerah," jelas Nelson.

Langkah yang diambil melibatkan berbagai dinas di daerah termasuk beragam kelompok kerja yang ada. Lebih lanjut, kata Nelson, kerja sama ini dilakukan dengan menggandeng bupati dan wali kota yang areanya berada di Teluk Tomini serta 10 kabupaten dan kota di berbagai wilayah di Indonesia dalam pengembangan komunitas hijau dan komunitas lestari.

Hasilnya, banjir berkurang. Penggunaan kayu juga menurun sebesar 3000 meter kubik karena peraturan daerah yang mendorong penggunaan baja ringan untuk pembangunan rumah.

Wakil Bupati Kabupaten Pidie, Aceh Fadhilah TM Daud menyoroti tentang pentingnya pendanaan dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Sebesar 28% dari total pendanaan di Pidie berasal dari dana desa mengingat kawasan Pidie tak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan hutan. Sebesar 68% wilayah Pidie adalah hutan, 80% di antaranya adalah hutan lindung. Sebanyak 3.200 desa berlokasi di dalam atau berdekatan dengan hutan.

"Kami memprioritaskan dana desa untuk menghadapi perubahan iklim karena hal ini akan menguntungkan masyarakat. Meningkatkan perekonomian, melindungi keberlangsungan hidup masyaraka dan menurunkan risiko bencana," ujar Fadhilah.

Penggunaan dana desa, tambah Fadhilah, akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengahdapi perubahan iklim. Pasalnya, masyarakat desa lah yang pertama kali akan mengalami dampak perubahan iklim.

"Hal ini menjadi bentuk dukungan daerah kepada pemerintah pusat dalam mencapai target NDC Indonesia," lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Katowice, Mariusz Skiba, yang menjadi tuan rumah COP 24 menyampaikan keberhasilan Katowice berubah dari ibu kota industri menjadi salah satu kota terhijau di Polandia memerlukan komitmen daan kesungguhan dari pemerintah setempat.

Katowice berkembang setelah lepas dari komunis pada akhri 80-an dan awal 90-an. Namun kota ini menghadapi satu masalah serius, polusi udara. Skiba menyatakan pemerintah mencoba mengatasinya melalui strategi 'low carbon economy for the city of Katowice' yang diadopsi menjadi beberapa pilar yaitu bantuan bagi masyarkat kurang mampu, pelaksanaan peraturan baru, investasi dalam municipal objects, investasi, serta edukasi pro-lingkungan.

"Kebijakan untuk menurunkan emisi melalui larangan asap dan pembatasan harga batu bara berdampak pada peningkatan biaya penghangatan,” ujar Skiba.

Pemerintah kemudian menambah subsidi 450 PLN (mata uang Polandiad) menjadi 900 PLN kepada masyarakat yang tercatat menjadi salah satu subsidi terbesar. Sebagaimana diketahui, musim dingin Polandia termasuk salah satu dengan derajat terendah di antara negara Eropa lain sehingga penghangat menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat.

Pemerintah juga melatih polisi kota untuk memeriksa instalasi penghangat untuk menghindari pemakaian bahan bakar yang dilarang, bahkan mencatat kebutuhan masyarakat untuk penggantian alat yang lama.

"Kami juga melakukan investasi pembaruan instalasi penghangat bagi pemukiman masyarakat, kantor pemerintahan, termasuk untuk bidang manajemen sistem yang juga memanfaatkan tenaga matahari," jelas Skiba.

Ia tak menampik subsidi pemerintah menjadi salah satu masalah yang mendapat sorotan, namun karena strategi menghadapi perubahan iklaim yang terarah dan sejalan dengan kebijakan negara maka memungkinkan untuk dilanjutkan, termasuk dengan bekerja sama dengan kota-kota lain di Eropa.

"Transfer of knowledge menjadi salah satu poin penting dalam kerja sama," jelasnya.

Deputy Director International Council for Local Environment Initiatives (ICLEI) South Asia Soumya Chaturvedula menegaskan Paris Agreement mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan upaya dan dukungan dalam upaya-upaya menurunkan emisi.

"Peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam membangun ketahanan dan menurunkan potensi risiko yang timbul akibat perubahan iklim. Kerja sama yang lebih luas dalam skala regional dan internasional akan menjadi sumbangsih bagi upaya menghadapi perubahan iklim secara global," pungkasnya.

Ia mencontohkan Kota Bogor yang berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2020 berdasarkan rencana pembangunan 5 tahun yang mengadaptasi mitigasi perubahan iklim, adapsi dan penurunan riisiko bencana sebagai strategi prioritas pada periode 2014-2019. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More