Pergantian Direksi BUMN Tidak Perlu Libatkan DPR

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 06 Des 2018, 16:47 WIB Ekonomi
Pergantian Direksi BUMN Tidak Perlu Libatkan DPR

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah menilai bahwa pergantian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu melibatkan anggota dewan. Pasalnya, kata dia, fungsi pengawasan DPR hanya lah untuk eksekutif.

"Menurut saya, tidak perlu (pergantian direksi BUMN) via DPR karena fungsi pengawasan DPR adalah untuk eksekutif yaitu Kementerian BUMN-nya. Sedangkan BUMN-nya itu sendiri, sudah merupakan entitas bisnis sendiri jadi seharusnya tidak perlu lagi via DPR," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (6/12).

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Penguatan Rupiah Bukan Karena Utang Baru

Jika pergantian direksi juga melalui DPR, terang Imaduddin, akan membutuhkan proses yang lebih panjang lagi. Padahal, sambung dia, banyak keputusan pergantian direksi yang membutuhkan waktu yang cepat.

Proses pergantian direksi yang lama nantinya, kata dia, akan berdampak pada kinerja BUMN itu sendiri. "Misalnya kebijakan korporasi untuk melakukan investasi atau keputusan strategis lainnya yang terhambat karena permasalahan ini," katanya.

Baca juga: Indonesia Perlu Diversifikasi Pasar Ekspor dan Tingkatkan Nilai Investasi

Dampak lainnya, sambung dia, pergantian direksi BUMN akan menjadi politis. Hal itu karena DPR adalah lembaga politik.

"Padahal salah satu esensi utama dari perubahan RUU BUMN adalah untuk membuat BUMN bisa lebih efisien dan tidak terkekang oleh aspek politik," ujarnya.

Terlepas dari pelibatan DPR dalam pergantian direksi BUMN, Imaduddin menilai sebaiknya dilakukan peningkatan tata kelola yang baik dalam pergantian direksi di BUMN.

"Jadi direksi diganti berdasarkan indikator yang jelas seperti target capaian dari BUMN," tandasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More