Indonesia Perlu Diversifikasi Pasar Ekspor dan Tingkatkan Nilai Investasi

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Kamis, 06 Des 2018, 16:30 WIB Ekonomi
Indonesia Perlu Diversifikasi Pasar Ekspor dan Tingkatkan Nilai Investasi

ANTARA

INDONESIA perlu melakukan berbagai langkah sebagai bentuk antisipasi dari dampak negatif perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut, dianggap berpotensi membahayakan perekonomian global. Beberapa hal yang dapat ditempuh adalah melakukan diversifikasi pasar ekspor dan meningkatan nilai investasi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, mengatakan diversifikasi pasar sangat diperlukan agar Indonesia tidak tergantung kepada Tiongkok. Ada baiknya Indonesia juga mulai merambah pasar lain yang tidak kalah potensial, misalnya saja Afrika dan negara Asia lainnya.

Baca juga: Pupuk Indonesia Amankan Realokasi Pupuk Bersubsidi

Selain itu, restriksi (pembatasan) impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok dapat mendorong perusahaan Tiongkok untuk mencari pasar baru yang memiliki regulasi restriksi impor yang lebih sedikit.

Pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi pilihan alternatif bagi Tiongkok untuk membuka perjanjian perdagangan baru.

“Pemerintah dalam hal ini dapat menyambut masuknya barang dari Tiongkok. Namun juga berdiplomasi untuk kemudahan akses serupa terhadap pasar Tiongkok. Untuk itu, Indonesia butuh kebijakan yang mampu memberikan daya tarik bagi investor, seperti insentif pajak dan kemudahan birokrasi,” ujar Ilman, di Jakarta, Kamis (6/12)

Dampak langsung dari perang dagang kepada Indonesia lebih banyak dirasakan di awal. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor bahan input ke Tiongkok karena menurunnya kemampuan perusahaan di Tiongkok untuk mengekspor ke Amerika Serikat.

Namun, hal ini tidak perlu dikhawatirkan kalau Tiongkok sudah menemukan pasar alternatif pengganti Amerika Serikat, seperti Uni Eropa dan Asia Tenggara.

“Selain itu, adanya perang dagang memperparah ketidakpastian ekonomi, sehingga berimbas pada menurunnya ketertarikan investor dalam menanamkan modal di negara-negara dengan resiko lebih tinggi, seperti di negara emerging countries - dimana Indonesia termasuk di dalamnya,” paparnya.

Baca juga: Kerugian Negara Akibat Kendaraan Odol Capai Rp43 Triliun

Untuk meningkatkan nilai investasi, Ilman menjelaskan, pemerintah harus bisa memastikan kestabilan politik dan ekonomi dalam negeri tetap terjaga. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait investasi sebaiknya dirancang berkesinambungan dan mudah diaplikasikan, salah satunya adalah dengan memaksimalkan penerapan Online Single Submission (OSS) sebagai portal untuk pendaftaran perizinan usaha di Indonesia.

“Regulasi yang pasti, efisien dan terukur sangat memengaruhi masuknya investasi di Indonesia. Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro, seperti perang dagang dan nilai tukar mata uang, para investor juga akan melihat kemudahan berusaha sebagai faktor penting penentu investasi,” jelasnya.(OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More