Vonis Zumi Zola, Enam Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Penulis: Nurjiyanto Pada: Kamis, 06 Des 2018, 13:53 WIB Politik dan Hukum
Vonis Zumi Zola, Enam Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

ANTARA

MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Zumi terbukti bersalah telah menerima gratifikasi serta memberi suap terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

Majelis persidangan yang dipimpin Hakim Yanto juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Zumi, yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Zumi selesai menjalani hukuman pidana pokoknya.

Meski demikian, vonis 6 tahun tersebut masih lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yakni 8 tahun kurungan penjara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (6/12).

Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Zumi Zola Siap Jalani Sidang Vonis

Zumi terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi agar dapat mengesahkan Rancangan APBD tahun 2017 sebesar Rp12,9 miliar dan juga Rancangan APBD tahun 2018 sebesar Rp3,4 miliar.

Dalam persidangan, hakim juga menilai Zumi terbukti telah menerima sejumlah gratifikasi yakni 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Lalu menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah, sebesar Rp34,6 miliar.

Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp2,7 miliar, uang US$147.300. Serta, menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp3 miliar, US$30.000, serta SGD100.000.

Hakim juga menilai adanya gratifikasi tersebut terbukti dan tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) sampai 30 hari sejak gratifikasi tersebut diterima oleh Zumi.

Sementara, pertimbangan hakim dalam menyatakan hal yang memberatkan adalah perbuatan Zumi Zola bertentangan dengan program pemerintah berantas korupsi.

Untuk pertimbangan meringankan, Zumi telah mengakui dan menyesali perbuatannya dalam persidangan, lalu bersikap sopan di persidangan, serta telah mengembalikan uang Rp300 juta.

Dalam vonis ini, Zumi Zola terbukti dalam dua dakwaan yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu Zumi juga terbukti melanggar Pasal 12 B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More